Bidang Pengawasan dan Penaatan Hukum

Bidang Pengawasan dan Penaatan Hukum menyelenggarakan fungsi : 

  1. penyusunan bahan Rencana Strategis dan Rencana Kerja dan Anggaran Bidang Pengawasan dan Penaatan Hukum;
  2. pelaksanaan Rencana Strategis dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Bidang Pengawasan dan Penaatan Hukum;
  3. penyusunan kebijakan tentang tata cara penanganan pengaduan, penyelesaian sengketa dan pengawasan lingkungan hidup dan kebersihan;
  4. penyediaan fasilitas penerimaan pengaduan, penelaahan dan analisis yuridis atas pengaduan di bidang lingkungan hidup dan kebersihan;
  5. pelaksanaan verifikasi lapangan atas pengaduan dan menyusun rekomendasi tindaklanjut hasil verifikasi pengaduan lingkungan hidup dan kebersihan;
  6. pelaksanaan mediasi dan penyelesaian pengaduan lingkungan hidup dan kebersihan;
  7. pelaksanaan penyelesaian sengketa lingkungan;
  8. penginventarisasian, pembinaan dan pengawasan secara langsung dan tidak langsung terhadap usaha dan/atau kegiatan (skala AMDAL) yang memiliki dan tidak memiliki Izin Lingkungan dan Izin PPLH;
  9. pelaksanaan evaluasi laporan implementasi Izin Lingkungan (skala AMDAL dan UKL-UPL) dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
  10. pelaksanaan program peningkatan kinerja pengelolaan lingkungan (Proper) dan penilaian status ketaatan lingkungan skala AMDAL;
  11. pembinaan dan pengawasan terhadap petugas pengawas dan Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah;
  12. pelaksanaan kegiatan patroli lingkungan dan kebersihan secara regular, konsisten dan berkesinarnbungan;
  13. pembentukan tim koordinasi dan monitoring penegakan hukum dan melaksanakan koordinasi penerapan penegakan hukum di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan kebersihan;
  14. pelaksanaan analisis yuridis dan peny-usunan dokumen sanksi administratif skala AMDAL dan skala UKL-UPL apabila lokasi kegiatan berada pada 2 (dua) lokasi wilayah administrasi, atau pemerintah kota dan/atau kabupaten tidak menerapkan sanksi administratif.
  15. pelaksanaan penegakan hukum terhadap pelanggaran Izin Lingkungan, Izin PPLH dan/atau peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan Iingkungan hidup dan kebersihan secara administratif, perdata dan/atau pidana;
  16. pelaksanaan pengawasan, pengendalian, evaluasi dan penyusunan status ketaatan terhadap pelaksanaan sanksi administratif;
  17. penyidikan perkara pelanggaran lingkungan hidup dan kebersihan;
  18. penanganan barang bukti dan penanganan hukum pidana secara terpadu;
  19. penindakan terhadap pelanggaran kebersihan baik secara yustisial maupun non yustisial;
  20. pembinaan dan pemberdayaan PPNS Iingkungan hidup dan kebersihan;
  21. pengawasan dan penindakan terhadap pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan dan kebersihan;
  22. pelaporan dan pertanggunawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Bidang Pengawasan dan Penaatan Hukum.