Bidang Peran Serta Masyarakat

Bidang Peran Serta Masyarakat menyelenggarakan fungsi :

  1. penyusunan bahan Rencana Strategis dan Rencana Kerja dan Anggaran Bidang Peran Serta Masyarakat;
  2. pelaksanaan Rencana Strategis dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Bidang Peran Serta Masyarakat;
  3. pelaksanaan penyuluhan kepada masyarakat di bidang lingkungan dan kebersihan;
  4. pembinaan masyarakat, pelaku usaha dan mitra kerja untuk berperan serta dalam memelihara dan menjaga lingkungan dan kebersihan;
  5. pelayanan informasi lingkungan dan kebersihan kepada SKPD/UKPD, Instansi  Pemerintah / swasta dan masyarakat;
  6. pemasyarakatan, penerapan, penggunaan dan pemanfaatan hasil penelitian, pengembangan dan evaluasi kebersihan;
  7. pemberdayaan masyarakat, pelaku usaha dan mitra kerja dalam pendayagunaan hasil pengolahan sampah;
  8. pelaksanaan dokumentasi dan publikasi kegiatan Dinas;
  9. pelaksanaan penghargaan lingkungan hidup dan kebersihan; dan
  10. pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Bidang Peran Serta Masyarakat.

 

MENGENAI PROKLIM

Proklim adalah program berlingkup nasional yang dikelola oleh KemenLHK dalam rangka meningkatkan keterlibatan masyarakat dan pemangku kepentingan lain untuk melakukan penguatan kapasitas adaptasi terhadap dampak perubahan iklim dan penurunan emisi GRK serta memberikan pengakuan terhadap upaya adaptasi dan mitigasi perubahan iklim yang telah dilakukan yang dapat meningkatkan kesejahteraan di tingkat lokal sesuai dengan kondisi wilayah.

Bagi Provinsi DKI Jakarta Proklim merupakan upaya nyata yang dilakukan oleh masyarakat dalam rangka pengendalian dampak perubahan iklim, seperti:

  • Upaya pengurangan timbulan sampah à bank sampah, komposting, 3R.
  • Upaya konservasi air à sumur resapan dan lubang resapan biopori, pemanenan air hujan.
  • Upaya konservasi energi à perilaku hemat energi, penggunaan lampu dan peralatan rumah tangga hemat energi.
  • Upaya penghijauan dan pemanfaatan lahan pekarangan dengan tanaman produktif, tanaman obat keluarga, budidaya ikan.
  • Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) melalui kegiatan jumantik oleh ibu-ibu

Pemprov DKI Jakarta telah mengeluarkan Instruksi Gubernur Provinsi DKI Jakarta No. 91 Tahun 2016 Tentang Pembinaan dan Pendampingan Lokasi Proklim:

  • Mengatur peran SKPD terkait untuk mensinergikan program sesuai tupoksinya di lokasi Proklim.
  • Mekanisme pengusulan proklim ke tingkat nasional : Lurah  – Camat – Walikota – Dinas Lingkungan Hidup – Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
  • Target: setiap kelurahan di DKI Jakarta minimal memiliki 1 (satu) lokasi Proklim setingkat RW.

Capaian Proklim DKI Jakarta: Terdapat 35 lokasi sampai dengan 2016, jumlah usulan ke tingkat nasional:

  • Tahun 2014 = 5 lokasi
  • Tahun 2015 = 12 lokasi
  • Tahun 2016 = 16 lokasi

Usulan lokasi proklim untuk tahun 2017 dari 5 wilayah adalah sebanyak 277 lokasi termasuk Kepulauan Seribu.