Bidang Tata Lingkungan dan Kebersihan

Bidang Tata Lingkungan dan Kebersihan menyelenggarakan fungsi :

  1. penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kerja dan Anggaran Bidang Tata Lingkungan dan Kebersihan;
  2. pelaksanaan Rencana Strategis dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Bidang Tata Lingkungan dan Kebersihan;
  3. penyusunan bahan kebijakan, pedoman dan standar pengelolaan teknis lingkungan dan kebersihan;
  4. penginventarisasian data dan informasi sumber daya alam;
  5. pengoordinasian dan pelaksanaan sinkronisasi pemuatan RPPLH ke dalam RPJP dan RPJM serta RPPLH Nasional, Pulau/Kepulauan dan Ekoregion;
  6. penyusunan dokumen RPPLH;
  7. penentuan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup dan pengoordinasian penyusunan tata ruang yang berbasis daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
  8. penyusunan KLHS, fasilitasi keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan KLHS dan pembinaan penyelenggaraan KLHS;
  9. pemantauan dan evaluasi KLHS;
  10. penyusunan instrumen ekonomi lingkungan hidup (PDB 86 PDRB hijau, mekanisme insentif disinsentif, pendanaan lingkungan hidup), NSDA dan LH, Status Lingkungan Hidup Daerah dan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup;
  11. penyusunan kebijakan dan perencanaan pemeliharaan lingkungan hidup, konservasi sumber daya alam, pemanfaatan berkelanjutan dan pengendalian kerusakan keanekaragaman hayati;
  12. pelaksanaan perencanaan teknis lingkungan dan kebersihan;
  13. pelaksanaan pengembangan teknis lingkungan dan kebersihan;
  14. pelaksanaan upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim melalui inventarisasi emisi Gas Rumah Kaca, penyusunan profil emisi Gas Rumah Kaca dan Program Kampung Iklim;
  15. pemeliharaan lingkungan hidup melalui upaya konservasi sumber daya alam, pencadangan sumber daya alam dan pelestarian fungsi atmosfer;
  16. pelaksanaan upaya konservasi keanekaragaman hayati;
  17. pemantauan dan pengawasan pelaksanaan konservasi keanekaragaman hayati;
  18. pengembangan sistem informasi dan pengelolaan basis data keanekaragaman hayati;
  19. pengoordinasian perencanaan teknis lingkungan dan kebersihan, pengembangan teknis kebersihan serta mitigasi dan adaptasi perubahan;
  20. pengendalian perencanaan teknis lingkungan dan kebersihan, pengembangan teknis kebersihan serta mitigasi dan adaptasi perubahan iklim;
  21. pengelolaan teknologi informasi lingkungan hidup dan kebersihan; dan
  22. pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Bidang Tata lingkungan dan Kebersihan.

 

 

Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH)

  1. Berdasarkan UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pasal 1, RPPLH merupakan perencanaan tertulis yang memuat potensi, masalah lingkungan hidup, serta upaya perlindungan dan pengelolaannya dalam kurun waktu tertentu.
  1. Penyusunan RPPLH bertujuan untuk memberikan arahan terhadap pembangunan agar fungsi lingkungan hidup tetap terjaga.
  1. RPPLH dijadikan dasar dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) serta akan menjadi acuan induk bagi semua upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
  1. RPPLH Provinsi DKI Jakarta perlu ditetapkan dalam Peraturan Daerah sebagai mandat dari Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009.
  1. Arahan RPPLH mencakup:
  • Arahan RPPLH berdasarkan Ekoregion Darat dan Laut:
  • Pemanfaatan dan/atau Pencadangan Sumber Daya Alam Ekoregion Darat dan Laut.
  • Pemeliharaan dan Perlindungan Kualitas dan/atau Fungsi Lingkungan Hidup Ekoregion Darat dan Laut.
  • Pengendalian, Pemantauan, serta Pendayagunaan dan Pelestarian Sumber Daya Alam Ekoregion Darat dan Laut.
  • Arahan Adaptasi dan Mitigasi terhadap Perubahan Iklim
  1. Status saat ini:
  • BPLHD Prov. DKI Jakarta melalui surat Nomor 25/-075.31 tanggal 12 Mei 2016 telah menyampaikan dokumen Materi Teknis, Naskah Akademis, dan Rancangan Peraturan Daerah RPPLH melalui Biro Hukum untuk dapat diajukan ke Badan Legislatif Daerah.
  • Mengacu pada Surat dari DPRD Prov. DKI Jakarta Nomor 12/-075.61 tanggal 12 Januari 2017 tentang Penyampaian Program Pembentukan Peraturan Daerah Prov. DKI Jakarta Tahun 2017, Draft Raperda RPPLH telah masuk dalam daftar materi yang diatur dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah Prov. DKI Jakarta Tahun 2017 dan sedang menunggu jadwal pelaksanaan kegiatan pembahasan Raperda.

MENGENAI KLHS

  1. Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)
  • KLHS merupakan analisis mengenai dampak dari pemberlakuan suatu Kebijakan, Rencana, dan/atau Program (KRP) yang dilakukan oleh Pemerintah untuk menjamin bahwa prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan telah terintegrasi dalam penyusunan Kebijakan, Rencana, dan/atau Program (KRP).
  1. KLHS Raperda Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Pantai Utara Jakarta
  • KLHS Raperda RTR KS Pantura Jakarta merupakan rumusan alternatif penyempurnaan kebijakan terkait isu strategis pembentukan pulau – pulau reklamasi dan pembangunan kawasan baru perkotaan.
  • Rumusan alternatif penyempurnaan kebijakan tersebut disusun sebagai upaya mitigasi dampak untuk menanggulangi atau mengurangi resiko lingkungan yang muncul.
  • Status saat ini:
  • KLHS Raperda RTR KS Pantura Jakarta telah selesai disusun oleh DLH Prov. DKI Jakarta.
  • Saat ini KLHS Raperda RTR KS Pantura Jakarta sedang melalui tahapan penjaminan kualitas di Bappeda Prov. DKI Jakarta, sesuai amanat Pasal 19, PP Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan KLHS.
  • Selanjutnya, KLHS Raperda RTR KS Pantura Jakarta akan diajukan untuk proses validasi oleh Gubernur kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
  1. KLHS RPJMD 2018-2022
  • KLHS RPJMD 2018-2022 merupakan kajian yang berisi analisis mengenai dampak dari pemberlakuan Rencana Pemerintah (dalam hal ini RPJMD 2018-2022), untuk menjamin bahwa prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan telah terintegrasi dalam penyusunan RPJMD 2018-2022 tersebut.
  • Status saat ini:
  • DLH Prov. DKI Jakarta sudah melakukan tahap pra-pelingkupan isu-isu strategis pembangunan berkelanjutan sebagai tahapan awal dari penyusunan KLHS RPJMD 2018-2022. Isu strategis tersebut mencakup Aspek Fisik-Lingkungan, Aspek Ekonomi-Finansial, Aspek Sosial-Budaya, dan Aspek Legal-Kelembagaan. Proses ini dilakukan sejalan dengan penyusunan isu-isu strategis untuk persiapan RPJMD Prov. DKI Jakarta 2018-2022 yang dilakukan oleh Bappeda Prov. DKI Jakarta.
  • Hasil kajian KLHS pada tahap pra-pelingkupan ini menjadi bahan pertimbangan bagi penyusun RPJMD Provinsi DKI Jakarta 2018-2022 untuk merumuskan isu-isu strategis pembangunan.

 

  1. Melakukan pengembangan sistem teknologi informasi lingkungan dan kebersihan yang ada di Command Center Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta;
  2. Melaksanakan kegiatan pengembangan teknis pengelohan lingkungan dan kebersihan;
  3. Menghimpun, menyusun dan mengolah data pengelolaan lingkungan dan kebersihan;
  4. Melaksanakan pemantauan, bimbingan teknis, konsultasi pengembangan teknis pengelolahan lingkungan dan kebersihan kepada masyarakat, instansi pemerintah dan swasta.

 

MENGENAI INVENTARISASI GAS RUMAH KACA

Berdasarkan laporan akhir kegiatan Inventarisasi dan Pelaporan Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca Tahun 2016 status emisi Gas Rumah Kaca (GRK) Provinsi DKI Jakarta Tahun 2015 adalah sebesar 57,95 juta ton CO2-e yang berasal dari :

  • Direct Emission, pembakaran Bahan Bakar Minyak (BBM) sektor transportasi, industri, komersial dan rumah tangga sebesar 15,21 juta ton CO2-e;
  • Direct Emission, pembakaran BBM pada Pembangkit Listrik Muara Karang dan Tanjung Priok sebesar 7,50 juta ton CO2-e;
  • Indirect Emission Penggunaan Listrik PLN oleh sektor industri, komersial, transportasi, rumah tangga, dll sebesar 33,51 juta ton CO2-e;
  • Limbah padat dan cair sebesar 2,16 juta ton CO2-e;
  • Ruang terbuka hijau sebesar -0,43 juta ton CO2-e.

Capaian reduksi emisi GRK pada tahun 2015 sebesar 1.441.755 juta ton CO2-e dari target tahun 2015 sebesar 3.099.344 juta ton CO2-e (46,52%).

Beberapa faktor penyebab rendahnya capaian emisi GRK tersebut adalah :

  • Sektor transportasi terutama busway : Berdasarkan data yang diperoleh dari Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta Tahun 2016, dari 1490 busway yang beroperasi, 905 berbahan bakar solar dan sisanya sebesar 585 unit menggunakan bahan bakar gas. Hal ini berdampak pada meningkatnya emisi yang dikeluarkan dari sektor energi khususnya direct emission pembakaran BBM di wilayah Jakarta dari sektor transportasi.
  • Power plant di TPA bantar gebang : Power plant yang berasal dari pemanfaatan gas landfill seharusnya berkapasitas 12 MW/hari, tetapi pada saat ini hanya dibawah 1MW/hari karena rusaknya perpipaan.

Beberapa solusi yang dapat dilakukan untuk mengatasi penurunan capaian reduksi emisi Gas Rumah Kaca dari sektor transportasi antara lain :

  • Mengkonversi Kendaraan Operasional seluruh SKPD Provinsi DKI Jakarta dari Bahan Bakar Minyak (BBM) ke Bahan Bakar Gas (BBG), baik kendaraan eksisting maupun untuk pengadaan baru.
  • Mengkonversi Truk Sampah Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta dari BBM menjadi BBG
  • Membuat surat himbauan kepada perusahaan-perusahaan yang ada di Jakarta agar dapat mengkonversi kendaraan-kendaraan operasionalnya dengan Bahan Bakar Gas atau langsung memasang Bahan Bakar Gas terhadap kendaraan-kendaraan baru
  • Seiring dengan solusi yang ditawarkan, tentunya terhadap SPBG yang ada di Jakarta agar ditambah diperbanyak guna optimisasi pelayanan bahan bakar Gas kepada publik.
  • Memperbaiki perpipaan pemanfaatan gas landfill di TPA bantar gebang.