Pasar Tradisional Di DKI Jakarta Bebas Kantong Kresek Sekali Pakai Mulai Juli 2020

Pasar Tradisional Di DKI Jakarta Bebas Kantong Kresek Sekali Pakai Mulai Juli 2020

Seluruh pasar tradisional atau pasar rakyat di DKI Jakarta yang dikelola oleh Perumda Pasar Jaya akan menerapkan kebijakan bebas kantong plastik kresek sekali pakai mulai Juli 2020.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta, Andono Warih mengatakan, sinergisitas antara pemerintah daerah, pelaku usaha dan konsumen sebagai penentu keberhasilan penerapan kebijakan penggunaan kantong belanja ramah lingkungan. “Ini akan efektif, jika kita bergerak bersama,” katanya.

Andono mengungkapkan, Peraturan Gubernur Nomor 142 Tahun 2019 tentang Kewajiban Penggunaan Kantong Belanja Ramah Lingkungan di Pusat Perbelanjaan, Toko Swalayan dan Pasar Rakyat mengatur kewajiban pengelola pasar rakyat untuk memberlakuan penggunaan Kantong Belanja Ramah Lingkungan (KBRL) kepada seluruh pelaku usaha yang melakukan kegiatan usaha di lingkungan pasar rakyat.

Pengelola pasar rakyat, ungkap Andono juga berkewajiban melakukan sosialisasi dan pemberitahuan resmi kepada seluruh pelaku usaha yang melakukan kegiatan usaha di lingkungan pasar rakyat yang dikelolanya mengenai kebijakan ini.

Selain itu, pelaku usaha di pasar rakyat wajib untuk tidak menyediakan kantong belanja plastik sekali pakai, menerapkan prosedur sosialisasi pemakaian kantong belanja ramah lingkungan kepada para konsumennya.

Direktur Usaha dan Pengembangan Perumda Pasar Jaya, Anugrah Esa mengatakan seluruh pasar tradisional yang dikelola Perumda Pasar Jaya wajib menerapkan ketentuan Pergub 142/2019.

“Kepala-kepala pasar dan manager area Perumda Pasar Jaya per 1 Juli 2020 seluruhnya sudah tidak ada lagi yang menggunalan kantong kresek sekali pakai dan segera mulai lakukan sosialisasi dan kampanye,” katanya.

Anugrah melanjutkan, ini merupakan langkah nyata dari Perumda Pasar Jaya, karena pasar tradional merupakan salah satu yang berkontribusi besar menghasilkan sampah di DKI Jakarta.

“Setiap hari, pasar tradisional menghasilkan 600 ton sampah. Jika gerakan ini dimulai di pasar-pasar tradisional, kita akan sangat signifikan mengurangi sampah DKI Jakarta,” katanya.

Kepala Bidang Pengelolaan Kebersihan Dinas Lingkungan Hidup Edy Mulyanto mengatakan terdapat 8 Bab dan 30 Pasal dalam Pergub 142/2019 yang pada prinsipnya mengurangi timbulan sampah dengan mengunakan kantong belanja ramah lingkungan yang dapat digunaulang.

Sementara itu, Direktur Utama PT. Ihalals Ummatin, Kiagus Muhammad Faisal mengatakan kantong belanja ramah lingkungan memenuhi kriteria halalan thayyiban yang merupakan tuntutan agama. “Apa-apa yang bermanfaat dan tidak merusak diri dan lingkungan,” katanya.

Kiagus melanjutkan, penggunaan plastik sekali pakai yang merupakan polimer yang susah terurai secara alamiah harus dihindari. “Kesadaran untuk menjaga lingkungan dengan menggunakan kantong yang halal dari bahan-bahan nabati, seperti tas goni dari rami, tas kanvas atau katun, kertas dan lainnya,” katanya

Menurut Kiagus, Pergub 142 /2019 sanksinya masih relatif lebih ringan dan pedekatannya persuasif dibandingkan regulasi di Afrika Selatan dan beberapa negara di Afrika lainnya yang memberikan sanksi pidana 10 tahun untuk pengguna kantong plastik. Begitu pula di Italia dan beberapa negara di Eropa yang mengatur jauh lebih ketat tentang pembatasan plastik ini.

Sementara itu, Direktur Eksekutif Gerakan Indonesia Diet Kantong Plastik, Tiza Mafira mengungkapkan, berdasarkan data Word Bank sekitar 400.000 ton sampah plastik masuk ke perairan Indonesia setiap tahunnya. “Yang mayoritas berupa kantong kresek,” katanya.

Padahal, kantong plastik kresek hanya 6 persen dari total produksi plastik. Namun, jenis ini yang paling mencemari lingkungan lantaran sulit untuk dikumpulkan dan diadaurulang.

Menurut Tiza, Pemprov DKI Jakarta yang memulai dari pembatasan kantong plastik kresek sangatlah logis. “karena jenis ini yang paling banyak mencemari lingkungan,” katanya.

Saat ini, di seluruh Indonesia terdapat 22 kota dan kabupaten yang melarang penggunaan kantong plastik sekali pakai. “Jakarta merupakan salah satu yang paling matang terkait persiapan kebijakan ini. Jakarta memulai dari riset dan konsultansi publik sejak jauh hari,” kata Tiza.

DKI Jakarta, lanjut Tiza, berani mengatur pasar swalayan dan pasar rakyat sekaligus, karena memang pasar rakyat cukup signifikan menghasilkan sampah plastik. Makamah Agung juga sudah menegaskan, bahwa pemerintahan daerah berwenang mengatur pembatasan plastik sekali pakai di daerahnya.

 

Share this post