Jakarta, 10 Desember 2018.
Pada tanggal 10 Desember 2018 Sekretariat Jakarta Berketahanan berdiskusi dengan Bidang Sarana Prasarana Kota dan Lingkungan Hidup (SPKLH) Bappeda Provinsi DKI Jakarta terkait Draft Nol Strategi Ketahanan Kota Jakarta. Pertemuan ini merupakan tindak lanjut dari beberapa kegiatan Tahap II Program Jakarta Berketahanan yang sudah dilaksanakan, yaitu: (i) Sesi Kerja Status Ketahanan Kota (23 Agustus 2018); (ii) Sesi Kerja Visi, Misi, dan Program (19 September 2018); (iii) Lokakarya Perdana Program Prioritas (26 September 2018); (iv) Lokakarya Peluang Mewujudkan Jakarta Berketahanan (25 Oktober 2018); dan (v) Konsultasi Publik Draft Nol Strategi Ketahanan Kota Jakarta (28 November 2018).
Pertemuan ini bertujuan untuk melakukan validasi terkait hasil Konsultasi Publik Draft Nol Strategi Ketahanan Kota Jakarta yang berhasil memberikan masukan terhadap prioritas untuk mewujudkan Jakarta Berketahanan, yaitu:
- 4 (empat) Kegiatan/Proyek Eksisting Prioritas yang sedang dan/atau akan dilangsungkan oleh Pemprov DKI Jakarta, yaitu:
- Pelaksanaan Analisis Ketahanan Pangan dan Pemetaan Rantai Pasok dan Jaringan Distribusi Pangan
- Pengembangan Sistem Data Informasi Geologi dan Air Tanah
- Pengembangan Infrastruktur Jakarta Smart City
- Kegiatan Pengembangan Transit Oriented Development (TOD) DKI Jakarta
- Selain itu, terdapat pula 2 (dua) Usulan Kegiatan/Proyek Prioritas yang perlu segera dilaksanakan untuk mewujudkan Jakarta sebagai kota berketahanan yang SIAP, SEHAT, dan SINERGIS, yaitu:
- Pengembangan smart city dan e-governance (KSD 43) untuk:
- Memberikan informasi terkait risiko bencana
- Mengembangkan database risiko guncangan DKI Jakarta
- Menyusun dan mengimplementasikan Standard Operational Procedures (SOP) Penanggulangan Bencana
- Implementasi dashboard dan platform untuk respon terhadap guncangan
- Pengembangan aplikasi monitoring layanan dasar terkait air bersih, air limbah, dan persampahan
- Monitoring konektivitas DKI Jakarta
- Menyusun dan Mengoptimalkan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang mempertimbangkan:
- Risiko bencana dan penguatan infrastruktur tanggap bencana
- Penguatan layanan dasar terkait air bersih, air limbah, dan persampahan
- Integrasi dengan Transit Oriented Development (TOD) (KSD 28)
- Pengembangan smart city dan e-governance (KSD 43) untuk:
Dalam pertemuan ini, Bidang SPKLH Bappeda Provinsi DKI Jakarta menyarankan untuk menyelaraskan hasil konsultasi publik dengan RAPBD Provinsi DKI Jakarta 2019 yang baru saja tersusun. Hal ini dilakukan untuk memastikan usulan yang didapat pada saat Konsultasi Publik bisa segera diimplementasikan oleh OPD/SKPD terkait.
