Kegiatan Visiting Fellowship Programme CLC di Singapura (13-15 Maret 2019)

Singapura, 13 – 15 Maret 2019

Centre for Liveable Cities (CLC) merupakan lembaga di bawah Ministry of National Development/Kementerian Pembangunan Nasional Singapura yang bertujuan menyediakan wadah berbagi pengetahuan dan pengalaman berskala global dalam mewujudkan kota yang “liveable”, “sustainable”, dan “resilient”. Proses berbagi pengetahuan dan pengalaman di antaranya dilakukan melalui kuliah umum dengan mengundang pembicara tamu yang terdiri dari berbagai ahli, akademisi, serta pejabat tinggi pemerintah dan berasal dari berbagai kota lain di dunia, termasuk DKI Jakarta pada tanggal 13 Maret 2019.

Terkait dengan hal tersebut di atas, pihak CLC turut mengundang Deputi Gubernur bidang Tata Ruang dan Lingkungan Hidup selaku Koordinator Ketahanan Kota/Chief Resilience Officer (CRO) Jakarta Berketahanan untuk berpartisipasi sebagai narasumber dalam kuliah umum pada kegiatan Visiting Fellowship Centre for Liveable Cities (CLC) pada tanggal 13 – 15 Maret 2019 di Singapura. Tema yang diusung oleh Deputi Gubernur DKI Jakarta bidang Tata Ruang dan Lingkungan Hidup dalam kuliah umum tersebut adalah konsep Jakarta Berketahanan.

Selain menjadi wadah untuk berbagi pengetahuan, kegiatan Visiting Fellowship CLC juga memberi kesempatan bagi para pesertanya untuk belajar dari berbagai praktik unggulan (best practices) yang telah dilakukan oleh Singapura dalam menyelesaikan berbagai isu perkotaan yang dialami.

Pada kesempatan kali ini, Sekretariat Jakarta Berketahanan berkesempatan untuk mendampingi Deputi Gubernur DKI Jakarta bidang Tata Ruang dan Lingkungan Hidup yang sekaligus diundang dalam diskusi bilateral terkait konsep pengembangan Transit Oriented Development (TOD) dan kunjungan lapangan pada lokasi TOD pada tanggal 14 dan 15 Maret 2019.

Beberapa praktik unggulan (best practices) yang dibahas dalam kegiatan tersebut di antaranya adalah: (i) Proses Pengembangan Kawasan Transit Oriented Development (TOD) di Singapura; (ii) Skema Land Value Capture (LVC) dan implementasi Land Development Charge (LDC) dalam kawasan TOD; dan (iii) Program Social Housing untuk para penduduk Lanjut Usia (Lansia).

Kegiatan ini menjadi kesempatan bagi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Sekretariat Jakarta Berketahanan untuk menyuarakan strategi, usaha, dan keberhasilan program Jakarta Berketahanan di tingkat internasional dalam mentransformasi kota Jakarta menuju kota berketahanan dan berkelanjutan sekaligus meningkatkan kapasitas Sekretariat Jakarta Berketahanan dalam merancang program, meningkatkan proses monitoring dan evaluasi program, serta meningkatkan proses koordinasi antarpemangku kepentingan dalam pelaksanaan program.

Adapun, beberapa hal penting yang dapat disampaikan terkait kegiatan adalah sebagai berikut:

Hari Pertama (Rabu, 13 Maret 2019)

• Pada hari pertama Deputi Gubernur bidang Tata Ruang dan Lingkungan Hidup selaku Koordinator Ketahanan Kota/Chief Resilience Officer (CRO) Jakarta Berketahanan menjadi narasumber dalam kuliah umum pada kegiatan Visiting Fellowship Centre for Liveable Cities (CLC) dengan mengusung tema “Kolaborasi sebagai bentuk Komitmen dan Konsensus dalam mewujudkan Jakarta Berketahanan”. Kegiatan ini dimoderatori oleh Dr. Johannes Widodo, Associate Professor, National University of Singapore (NUS).
• Dalam paparannya tersebut Deputi Gubernur bidang Tata Ruang dan Lingkungan Hidup selaku Koordinator Ketahanan Kota/Chief Resilience Officer (CRO) Jakarta Berketahanan menjelaskan mengenai pentingnya proses kolaborasi untuk mencapai komitmen dan konsensus dalam menanggulangi permasalahan Jakarta, terutama terkait belum optimal dan terintegrasinya pengerjaan program Pemprov DKI Jakarta serta perlunya sinkronisasi dengan wilayah Metropolitan Jabodetabek.
• Dalam hal ini, Deputi Gubernur bidang Tata Ruang dan Lingkungan Hidup selaku Koordinator Ketahanan Kota/Chief Resilience Officer (CRO) Jakarta Berketahanan mengusung penyusunan berbagai Desain Besar berbasis isu untuk mengintegrasikan upaya Pemprov DKI Jakarta sehingga tidak terjadi implementasi yang tumpang tindih antarpemangku kepentingan.
• Dokumen Strategi Ketahanan Kota diharapkan mampu menjadi payung besar bagi seluruh desain besar berbasis isu sehingga berbagai upaya yang dihasilkan dapat berkontribusi secara lebih optimal terhadap perwujudan Jakarta sebagai kota yang lebih baik dan berketahanan.
• Pada hari pertama ini, Deputi Gubernur bidang Tata Ruang dan Lingkungan Hidup selaku Koordinator Ketahanan Kota/Chief Resilience Officer (CRO) Jakarta Berketahanan juga berkesempatan untuk bertemu dengan berbagai pihak (Pemerintah Singapura, Swasta, Akademisi, dan Organisasi Non-profit) yang dirasa dapat membantu perwujudan dan implementasi untuk mewujudkan Jakarta Berketahanan yang di antaranya adalah: Mr. Khoo Teng Chye, Executive Director, CLC; Mr. Teo Jing Kok, Deputy Director, CLC; Prof. Herbert Dreiseitl, Visiting Professor, NUS; Mr. Seth Tan, Executive Director, Infrastructure Asia; Ms. Adele Li, Deputy Director, Ministry of Foreign Affairs; Ms. Joella Yeo, Vice-President of Marketing, Singapore Technologies Engineering Ltd.; Mr. Kwee Ker Wei, Senior Vice-president, Pontiac Land Group; Mr. Lim Siah Gim, Deputy Director Strategic Planning, Surbana Jurong Consultants Pte. Ltd

Hari Kedua (Selasa, 14 Maret 2019)

• Pada hari kedua, Deputi Gubernur bidang Tata Ruang dan Lingkungan Hidup selaku Koordinator Ketahanan Kota/Chief Resilience Officer (CRO) Jakarta Berketahanan melaksanakan diskusi bilateral terkait konsep pengembangan Transit Oriented Development (TOD), Skema Pengembangan Wilayah Singapura, serta Penyediaan Perumahan Publik di Singapura. Selain itu, kegiatan ini juga memberikan kesempatan untuk melakukan kunjungan lapangan pada lokasi Pusat Kegiatan Publik Terpadu, lokasi TOD dan Galeri/Museum perkembangan penyediaan perumahan publik oleh Pemerintah Singapura.

• Adapun, beberapa hal penting yang turut mengemuka dalam diskusi bilateral adalah:
  • Perencanaan Sistem Transportasi Terpadu di Singapura
    • Singapura juga pernah memiliki sistem transportasi umum yang kurang baik di saat awal kemerdekaannya (1960-1970).
    • Menyadari hal tersebut, Singapura melakukan studi dan bersepakat untuk melakukan perencanaan kota dan perencanaan sistem transportasi secara terpadu.
    • Untuk memperkuat perencanaan tersebut, Pemerintah Singapura juga melihat bahwa diperlukan suatu mekanisme untuk membatasi kepemilikan kendaraan pribadi serta melakukan pengelolaan sistem perparkiran, perpajakan, dan penetapan harga yang baik untuk mengubah paradigma untuk beralih ke transportasi umum.
    • Untuk mengembangkan sistem transportasi umum yang baik, Singapura menemukenali bahwa perlu untuk melakukan 3 (tiga) hal, yaitu: (i) Mengintegrasikan perencanaan dan sistem transportasi; (ii) Pengelolaan kepemilikan kendaraan pribadi yang mumpuni; dan (iii) Melakukan optimalisasi kapasitas jalan dan bukan penambahan ruas jalan.
    • Saat ini, 65% dari seluruh perjalanan yang dilakukan di Singapura dilakukan dengan sistem transportasi umum (MRT, LRT, Sistem Pelayanan Berbasis Bus, dan Taksi). Pemerintah Singapura memiliki sasaran untuk menaikkan persentase tersebut hingga 75% di masa depan.
  • TOD dan Rancang Kota Singapura
    • Aspek rancang kota menjadi salah satu komponen penting dalam implementasi TOD di Singapura.
    • Aspek rancang kota dapat mengatur dan menyediakan sistem pendukung yang menghubungkan antarwilayah TOD (contoh: jalur pejalan kaki, jalur sepeda, aspek bangunan, dsb).
    • Sistem pendukung ini bisa berupa jalur pejalan kaki yang digabungkan dengan shopping malls bawah tanah yang mengintegrasikan beberapa bangunan dan stasiun kereta.
    • Hal utama yang perlu diperhatikan terkait aspek rancang kota untuk mendukung TOD adalah identifikasi lokasi yang dianggap penting dalam kemajuan suatu kota dan dikembangkan dengan mempertimbangkan keterhubungan di wilayah tersebut.
    • Untuk mendukung TOD, aspek rancang kota lain yang harus diperhatikan adalah memastikan tingkat kepadatan di wilayah sekaligus memperhatikan tata guna lahan mixed-use.
  • Perumahan Publik di Singapura
    • Pada awal pembangunannya, Pemerintah Singapura memiliki visi bahwa seluruh warga negara Singapura harus memiliki rumah.
    • Saat ini, 95% warga negara Singapura telah memilki rumah sendiri dan 5% lainnya menyewa rumah. Selain itu, 80% warga negara yang memiliki rumah tersebut tinggal di perumahan publik yang disediakan oleh HDB.
    • Langkah awal yang perlu dilakukan untuk menjamin pelaksanaan penyediaan rumah tersebut adalah akuisisi lahan oleh pemerintah untuk melaksanakan prosesnya.
    • Selain itu, seluruh perumahan publik di Singapura melakukan skema kepemilikan Hak Guna Bangunan (HGB) sehingga tanah dari perumahan publik tetap dimiliki oleh Pemerintah Singapura dan bisa dimanfaatkan sesuai dengan perencanaan yang akan dilakukan di masa depan.
    • Untuk menjamin kehidupan dan kualitas hidup warga negaranya di perumahan publik, pemerintah Singapura memberlakukan pendekatan hardware (penyediaan infrastruktur dan bangunan fisik), software (regulasi), dan heartware (pengembangan komunitas melalui program).
  • Kerangka Implementasi Finansial terkait Pengembangan Lahan di Singapura
    • Pemerintah Singapura memberlakukan skema Land Development Charge (LDC) ketika pemangku kepentingan berkeinginan untuk membangun bangunan di Singapura.
    • Skema LDC ini dilakukan dengan menilai luas lahan yang akan dibangun dengan luas bangunan yang akan terbangun. Dana yang didapat dari skema LDC ini akan menjadi dana tambahan bagi pemerintah Singapura dalam menyediakan fasilitas bagi warga Singapura di masa depan.
    • LDC ini ditetapkan berbeda-beda menyesuaikan dengan kondisi dan lokasi di Singapura. Besaran LDC juga diperbaharui setiap 6 (enam) bulan sekali.
    • LDC ini akan membantu berbagai pemangku kepentingan di Singapura untuk mengidentifikasi besaran biaya yang diperlukan untuk membangun sesuatu sehingga semua hal bisa dilakukan secara transparan.
  • Sistem Penjualan Lahan ke Pihak Swasta oleh Pemerintah Singapura
    • Singapura sebagai sebuah kota memiliki visi untuk membangun berbagai pusat komersial di berbagai penjuru Singapura untuk melakukan penyebaran kepadatan penduduk agar tidak terpusat di suatu daerah.
    • Mengingat besarnya peran swasta dalam hal tersebut, Pemerintah Singapura melakukan Sistem Penjualan Lahan untuk mendukung impementasinya.
    • Sistem penjualan lahan ini dapat dilakukan jika:
      • Memenuhi syarat total luas lantai yang harus dibangun yang sudah ditentukan oleh pemerintah Singapura.
      • Proses pembangunan selesai sesuai dengan yang syarat sudah ditentukan oleh pemerintah Singapura (contoh: Proyek pembangunan wilayah perumahan swasta harus dibangun dalam 5 [lima] tahun).
      • Pembeli harus memiliki pendanaan yang cukup dan mampu membayar harga tanah yang ditetapkan oleh pemerintah Singapura dalam 90 hari.
      • Proses pembelian lahan harus dilakukan melalui salah satu dari empat metode, yaitu: (i) Tender terbuka; (ii) Lelang Lahan; (iii) Tender terkait konsep rancangan dan biaya; dan (iv) Tender dengan biaya yang telah ditetapkan pemerintah Singapura (hanya konsep).
• Kunjungan lapangan dilakukan pada beberapa tempat, yaitu:
  • Pusat Kegiatan Publik Terpadu Our Tampines Hub (OTH)

• Galeri/Museum perkembangan penyediaan perumahan publik oleh Pemerintah Singapura, Housing and Development Board (HDB) Hub/Toa Payoh Hub

• Lokasi TOD Terpadu (Toa Payoh Station dan Somerset Station)

• Lokasi Perpaduan Ruang Terbuka milik Pemerintah dan Swasta (Tanjong Pagar)

• Selain itu, Deputi Gubernur bidang Tata Ruang dan Lingkungan Hidup selaku Koordinator Ketahanan Kota/Chief Resilience Officer (CRO) Jakarta Berketahanan juga berkesempatan untuk bertemu dengan berbagai pihak Swasta di Singapura yang telah membantu mengembangkan Singapura ke arah yang lebih baik yang di antaranya adalah: Mr.  Michael Koh, Fellow, CLC; Mr. Chionh Chye Khye, Fellow, CLC; Mr. Choy Chan Pong, Member of the Panel of Expert, CLC; Mr. Wong Mun Summ, Founding Director of WOHA; Mr. Chua Chong Kheng, DCEO, Land Transport Authority; Mr. Kelvin Thong, Group Constituency Director of People’s Association, Tampines GRC; Mr. Johnson Paul, Director, Meinhardt; Mr. Anthony Chua, General Manager for Keppel Urban Solutions; Mr. David Ng, Partner, KPMG; Mr. Seow Seng Way, CEO, Teambuild.

Hari Ketiga (Jumat, 15 Maret 2019)

• Pada hari ketiga, Deputi Gubernur bidang Tata Ruang dan Lingkungan Hidup selaku Koordinator Ketahanan Kota/Chief Resilience Officer (CRO) Jakarta Berketahanan melaksanakan sesi wawancara dengan pihak CLC yang mendiskusikan beberapa hal terkait isu utama Jakarta dan upaya yang telah dilakukan oleh DKI Jakarta. Beberapa hal yang didiskusikan dalam wawancara tersebut di antaranya:
  • Isu utama yang dihadapi oleh DKI Jakarta mayoritas masih menyangkut penyediaan layanan dasar untuk penduduk Jakarta yang di antaranya berupa: penyediaan air bersih, penyediaan layanan pengolahan air limbah, pengelolaan persampahan, dan penyediaan transportasi publik yang prima. Selain itu, masalah terkait belum optimal dan terintegrasinya pengerjaan program Pemprov DKI Jakarta serta perlunya sinkronisasi dengan wilayah Metropolitan Jabodetabek juga menjadi salah satu perhatian bagi Jakarta.
  • Untuk menyelesaikan berbagai permasalahan tersebut diperlukan komitmen dan konsensus bersama yang dituangkan dalam desain besar/grand design penyelesaian isu. Desain besar/grand design penyelesaian isu akan menjadi salah satu komponen dalam Strategi Ketahanan Kota Jakarta untuk mewujudkan Jakarta yang berketahanan dan mampu menyelesaikan berbagai masalah, baik itu berupa guncangan (shocks) maupun (stresses).
  • Untuk mencapai komitmen dan konsensus tersebut Pemprov DKI Jakarta membentuk forum yang mempertemukan berbagai pemangku kepentingan untuk menyelesaikan isu Jakarta. Dengan hal ini, diharapkan solusi untuk isu tersebut dapat diimplementasikan secara lebih optimal.

• Pada hari ketiga, Deputi Gubernur bidang Tata Ruang dan Lingkungan Hidup selaku Koordinator Ketahanan Kota/Chief Resilience Officer (CRO) Jakarta Berketahanan juga melakukan kunjungan lapangan ke Proyek Percontohan yang merupakan keterpaduan antara Perumahan Publik Singapura dengan Pusat Kegiatan Komunitas, sarana transportasi (Singapore MRT), Fasilitas Kesehatan, Fasilitas Olahraga, Fasilitas untuk Penduduk Manusia Usia Lanjut (Manula), Fasilitas Pendidikan, dan Fasilitas Pengaduan Masyarakat Terpadu di lokasi Kampung Admiralty.

Pada kegiatan Visiting Fellowship Programme, CLC, Singapura. Deputi Gubernur bidang Tata Ruang dan Lingkungan Hidup selaku Koordinator Ketahanan Kota/Chief Resilience Officer (CRO) Jakarta Berketahanan telah menyuarakan strategi, usaha, dan keberhasilan program Jakarta Berketahanan di tingkat internasional dengan menjelaskan mengenai pentingnya proses kolaborasi untuk mencapai komitmen dan konsensus dalam menanggulangi permasalahan Jakarta, terutama terkait belum optimal dan terintegrasinya pengerjaan program Pemprov DKI Jakarta serta perlunya sinkronisasi dengan wilayah Metropolitan Jabodetabek.

Selain itu, Deputi Gubernur bidang Tata Ruang dan Lingkungan Hidup selaku Koordinator Ketahanan Kota/Chief Resilience Officer (CRO) Jakarta Berketahanan juga mempelajari beberapa hal berupa: (i) Proses Pengembangan Kawasan Transit Oriented Development (TOD) di Singapura; (ii) Skema Land Value Capture (LVC) dan implementasi Land Development Charge (LDC) untuk pengembangan kawasan di Singapura; (iii) Kerangka Implementasi Finansial terkait Pengembangan Lahan di Singapura; dan (iv) Program Social Housing untuk para penduduk Lanjut Usia (Lansia).