Jakarta, 13 Mei 2019.
Deputi Gubernur DKI Jakarta bidang Tata Ruang dan Lingkungan Hidup selaku Koordinator Ketahanan Kota/Chief Resilience Officer (CRO) Jakarta Berketahanan menerima audiensi dari Ketempatan.com untuk melakukan wawancara terkait Jakarta Berketahanan. Kesempatan ini menjadi salah satu kesempatan menyebarluaskan upaya meningkatkan ketahanan kota kepada pemangku kepentingan yang lebih luas.
Dalam wawancara ini, CRO Jakarta Berketahanan menjelaskan bahwa program Jakarta Berketahanan bertujuan untuk menjadi payung besar bagi berbagai upaya yang telah dan akan dilaksanakan oleh seluruh pemangku kepentingan di dalamnya. Program Jakarta Berketahanan ini juga mengupayakan pengarusutamaan proses berpikir yang berkelanjutan dan tepat sasaran dalam mengatasi berbagai permasalahan di Jakarta. Berkaca dari hal tersebut, telah banyak dari program/proyek/kegiatan/inisiatif yang dilakukan di Jakarta telah berkontribusi dalam meningkatkan ketahanan kota Jakarta.
Program Jakarta Berketahanan sendiri, sejak awal dimulainya pada tahun 2016, telah menemukenali 5 (lima) fokus utama (yang nantinya akan mengerucut menjadi 3 [tiga] pilar dan 2 [dua] fokus pendukung) yang perlu diperhatikan dalam meningkatkan ketahanan kota Jakarta, yaitu: (i) Meningkatkan kapasitas tata kelola pemerintahan dan manajemen kota; (ii) Membangun budaya siap siaga untuk menghadapi berbagai guncangan; (iii) Meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan melalui tata kelola air bersih, air limbah, dan sampah dengan lebih baik; (iv) Meningkatkan mobilitas dan konektivitas warga Jakarta; dan (v) Memelihara kohesi sosial warga Jakarta. Program/proyek/kegiatan/inisiatif yang berkenaan dengan 5 (lima) fokus utama tersebut merupakan program untuk meningkatkan ketahanan kota Jakarta.
Sekretariat Jakarta Berketahanan sendiri telah menghasilkan Draft Nol Staretgi Ketahanan Kota di bulan November 2018. Draft Nol ini berisi langkah-langkah praktis untuk mewujudkan Jakarta sebagai Kota Berketahanan. Draft Nol ini juga memberikan beberapa usulan program dan/atau kegiatan yang harus tetap ada saat RAPBD disahkan menjadi APBD 2019. Hasilnya, APBD 2019 disahkan dengan menerima usulan program yang ada pada Draft Nol tersebut.
Selain itu, Program Jakarta Berketahanan juga berhasil menghubungkan Pemprov DKI Jakarta dengan mitra untuk mendukung permasalahan utama di Jakarta, yaitu: Meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan melalui tata kelola air bersih, air limbah, dan sampah dengan lebih baik (berfokus pada air limbah). Dari proses berjejaring ini, Mitra (GIZ) bersepakat untuk memberikan, secara pro-bono, Feasibility Study terkait Pengadaan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) Komunal di wilayah Cambela, Jakarta Barat.
Pemprov DKI Jakarta juga mengajak Sekretariat Jakarta Berketahanan untuk bergabung dalam upaya pelestarian lingkungan hidup yang berkolaborasi dengan Lembaga Pemuliaan Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Air (LPLH SDA) Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam program eco-masjid. Program Eco-Masjid ini merupakan program untuk menjadikan masjid sebagai pusat pembelajaran untuk pemuliaan lingkungan. Program Eco-masjid dirancang untuk memiliki komponen ramah lingkungan seperti keran hemat air, pemanfaatan listrik surya, pengelolaan sampah, dan biogas. Kolaborasi ini tentunya akan berkontribusi pada meningkatnya kondisi ketahanan DKI Jakarta di kemudian hari.
Selain itu, ditemukenali pula beberapa kendala dalam perwujudan Jakarta Berketahanan, berupa:
- Masyarakat kurang mengenali bahwa tindakan dan sikap yang dilakukannya menyebabkan permasalahan bagi perkotaan. Sebagai contoh, masyarakat tidak mengenali bahwa rumah yang dilengkapi dengan jamban membuat sungai menjadi tercemar apabila tidak dilengkapi dengan septic tank. Oleh karena itu, diperlukan upaya peningkatan kesadaran yang lebih baik untuk meningkatkan ketahanan kota Jakarta.
- Isu terkait working in silo juga masih menjadi salah satu permasalahan dalam mewujudkan Jakarta berketahanan. Kami menyadari bahwa diperlukan upaya kolaboratif dari berbagai pemangku kepentingan untuk mewujudkan Jakarta Berketahanan. Oleh karena itu, seluruh pemangku kepentingan di Jakarta harus mampu mengesampingkan ego sektoral-nya dan bekerja bersama dalam membangun ketahanan kota Jakarta.
- Selain itu, pemerintahan yang tidak terintegrasi (fragmented governance) merupakan salah satu hambatan besar lainnya. Akar permasalahan di Kota Jakarta terhubung dengan daerah sekitarnya. Terdapat 8 (delapan) kota dan kabupaten di Provinsi Jawa Barat dan Banten yang termasuk dalam wilayah metropolitan Jabodetabek, yaitu Kabupaten Bogor, Kota Bogor, Kota Depok, Kabupaten Bekasi, Kota Bekasi, Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang, dan Kota Tangerang Selatan. Sejauh ini, penyelesaian untuk permasalahan ini masih berada pada tahap inisiasi dan belum ditemukan bentuk kolaborasi yang disepakati.
