Pada Hari Rabu, 11 Desember 2019, Sekretariat Jakarta Berketahanan turut menghadiri Kegiatan Lokakarya Aplikasi Pengelolaan Banjir yang diselenggarakan Pemprov DKI Jakarta yang bekerjasama dengan University of Braunschweig (TUBS).
Kegiatan ini dibuka oleh Plt. Deputi Gubernur DKI Jakarta Bidang Tata Ruang dan Lingkungan Hidup (Deputi TRLH) yang mewakili Gubernur Provinsi DKI Jakarta serta turut dihadiri oleh berbagai pemangku kepentingan terkait pengendalian banjir di DKI Jakarta yang terdiri dari: Pemerintah Pusat (Kementerian PUPR, BMKG, LIPI, dan TNI AL); Pemprov DKI Jakarta (Bappeda, BPBD, DSDA, DPRKP, DCKTRP, DLH, Biro PKLH, Kantor Walikota Jakarta Utara); BUMD (PT. Jakarta Propertindo dan PD. PAM Jaya); Organisasi Masyarakat (UCLG ASPAC dan Sekretariat Jakarta Berketahanan); serta Akademisi (University of Braunschweig/TUBS).
Lokakarya ini diselenggarakan sebagai salah satu upaya Pemprov DKI Jakarta dalam bersiap dalam menghadapi dan mengurangi dampak bencana banjir di DKI Jakarta. Lokakarya terbagi ke dalam 2 (dua) sesi, yaitu: (i) Sesi Diskusi Mitigasi dan Pengendalian Dampak Banjir dan (ii) Kunjungan Lapangan. Sesi Diskusi Mitigasi dan Pengendalian Dampak Banjir menampilkan narasumber dari: (i) University of Braunschweig/TUBS; (ii) DSDA Provinsi DKI Jakarta; (iii) BPBD Provinsi DKI Jakarta; dan (iv) BBWSCC Kementerian PUPR.
Lokakarya ini dibuka oleh Plt. Deputi TRLH yang menjelaskan bahwa banjir merupakan salah satu bencana rutin yang dihadapi oleh Jakarta di setiap tahunnya sehingga diperlukan upaya lebih untuk mitigasi dan mengurangi dampaknya. Oleh karena itu, diperlukan dukungan dan kolaborasi dari seluruh pemangku kepentingan dalam melaksanakan upaya tersebut. Lokakarya ini menjadi salah satu upaya Pemprov DKI Jakarta dalam mengoptimalkan berbagai program dan kegiatan terkait mitigasi dan pengendalian dampak banjir di DKI Jakarta.
Dalam lokakarya ini, narasumber dari University of Braunschweig/TUBS, Prof. Gunter Meon, menjelaskan tentang pentingnya memahami fenommena banjir secara menyeluruh agar bisa menanggulanginya. Selain itu, terdapat beberapa poin penting berupa,
- Pengendalian banjir perlu dilaksanakan dari hulu hingga ke hilir secara menyeluruh.
- Diperlukan sistem Flood Early Warning System (FEWS) untuk meminimalkan dampak banjir. FEWS perlu memiliki sistem yang terintegrasi.
- Sistem FEWS yang terintegrasi terdiri dari: (i) penyediaan data; (ii) pengelolaan database; (iii) pelaksanaan prediksi/forecast dan analisis banjir; (iv) pencitraan prediksi banjir melalui pemodelan banjir (modelling); (v) pelaksanaan FEWS dan pengambilan keputusan; serta (vi) penyebarluasan informasi.
- Agar memiliki FEWS yang optimal, diperlukan data yang berkualitas, akurat, dan transparan.
- Dalam hal ini, University of Braunschweig/TUBS dapat membantu Pemprov DKI Jakarta dalam mengembangkan FEWS dalam proses pengumpulan data dan pemodelan banjir (modelling) melalui aplikasi Panta Rhei.
Selain itu, DSDA Provinsi DKI Jakarta turut menjelaskan tentang upaya Pemprov DKI Jakarta dalam mitigasi dan pengendalian dampak banjir yang terfokus pada penyediaan polder, pompa, dan integrasi sistem monitoring jumlah debit dan ketinggian air dari hulu ke hilir.
BBWSC Kementerian PUPR juga menjelaskan tentang pentingnya aspek Daerah Aliran Sungai (DAS) dalam mitigasi dan pengendalian dampak banjir yang berfokus pada opimalisasi pengawasan hulu-hilir, optimalisasi Kanal Banjir Barat dan/atau Timur (KBB dan KBT), serta bantuan tenaga dan pompa dalam situasi banjir.
BPBD DKI Jakarta lebih menekankan kepada pendekatan peningkatan kesadaran dan kapasitas, penyediaan peta rawan banjir, dan penyediaan infrastruktur FEWS (automatic weather recorder, automatic water level recorder, penyebarluasan sms, serta penyediaan alat peringatan/bel).
Pada sesi Kunjungan Lapangan, para peserta lokakarya mengunjungi kantor BMKG dan dapat mempelajari beberapa hal seperti alat peraga gempa untuk melihat pengaruh gempa terhadap situasi perkotaan dan secara tidak langsung berpengaruh pada bencana banjir serta Command center untuk memantau kondisi hidrologi, klimatologi, dan metereologi secara real-time.
Simulasi permainan ini juga membuka kesempatan bagi para pemangku kepentingan untuk berinteraksi satu sama lain. Simulasi permainan ini diharapkan menjadi pemicu terjadinya kolaborasi antarpemangku kepentingan dalam implementasi di kehidupan nyata, terutama dalam pengelolaan rusunawa di DKI Jakarta. Memahami aspek penting dalam berkomunikasi untuk berkolaborasi dapat membantu Sekretariat Jakarta Berketahanan dalam melaksanakan kolaborasi, terutama saat impelementasi Strategi Ketahanan Kota Jakarta.
Lokakarya ini dapat menjadi salah satu pilihan bagi Sekretariat Jakarta Berketahanan untuk menjalankan peran hub dan meningkatkan kesadaran pemangku kepentingan terkait pentingnya kolaborasi untuk mewujudkan Jakarta Berketahanan, terutama dalam sisi mitigasi dan pengendalian dampak banjir.
