Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta meluncurkan empat desain besar (grand design) dalam upaya mewujudkan Jakarta sebagai Kota Berketahanan. Empat desain besar sebagai hasil kolaborasi Pemprov DKI dengan masyarakat dan LSM ini mencakup desain besar pertanian perkotaan, layanan air minum dan air limbah domestik, Jakarta menuju kota layak anak, dan sistem pengelolaan sampah.
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan berharap peluncuran empat desain besar tersebut dapat menjawab tantangan ke depan.
“Desain-desain besar tersebut akan menyasar seluruh aspek penting dalam tata ruang dan lingkungan hidup kota dan saya berharap konsep yang nanti muncul sesuai dengan kota abad 21, karena kita harus siap dengan tantangan ke depan,” ujar Anies di Balai Kota, Jakarta, Selasa (23/1/2018)
Anies menjelaskan, empat desain besar yang diluncurkan tersebut disusun berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) DKI Jakarta serta selaras dengan prioritas kerja dalam membawa visi dan misi Pemprov DKI Jakarta hingga 2022.
Menurut Anies, keempat desain besar yang disusun sangat penting karena mampu mewujudkan Jakarta sebagai kota yang berketahanan.
“Kota ini bergerak. Kota 1.0, kami sebagai pengelola kota posisinya adalah administrator, masyarakat sebagai warga. Kota 2.0 Pemprov sebagai service provider, sebagai pemberi jasa. Kota 3.0 kami sebagai fasilitator, warga sebagai partisipan. Keempat, kota sebagai kolaborator dan warga sebagai co–creator,” terang Anies.
Program inu didukung juga oleh Deputi Gubernur Bidang Tata Ruang dan Lingkungan Hidup Oswar Mungkasa dengan didukung Yayasan KARINA (Caritas Indonesia) melalui program Partners for Resilience-Strategic Partnership dan Marunda Urban Resilience in Action (MURIA), USAID-IUWASH PLUS, PLAN International Indonesia dan D’Art Of Waste Institute Bandung.
Anies juga berharap dengan peluncuran 4 desain besar tersebut bukan hanya pemprov yang menjalankannya, tetapi juga ada warga untuk ikut serta dalam proses perjalanannya. “Ini wujud kolaborasi beberapa pihak. Pemerintah pusat, DKI, termasuk berbagai pihak dan masyarakat,” ujarnya.