Jakarta, 23 Agustus 2017
Deputi Gubernur DKI Jakarta Bidang Tata Ruang dan Lingkungan Hidup menerima audiensi dari University of California, Los Angeles (UCLA) yang ingin membicarakan tentang program 100 Resilient Cities (100RC) di DKI Jakarta.
Pada pertemuan ini Deputi Gubernur DKI Jakarta Bidang Tata Ruang dan Lingkungan Hidup menjelaskan bahwa DKI Jakarta bergabung dengan 100RC pada Mei 2016 dan sedang melaksanakan phase 1 (satu) dari rangkaian kegiatan 100RC.
Terkait hal ini, Deputi Gubernur DKI Jakarta Bidang Tata Ruang dan Lingkungan Hidup menjelaskan beberapa hal berupa:
- Sudah dilakukan penandatanganan Letter of Intent (LoI) kegiatan 100RC pada Juli 2017.
- Sampai saat ini, pengumpulan data terkait aspek yang perlu diprioritaskan dalam mencapai kota berketahanan masih dilakukan. Sampai sekarang, aspek listrik; komunikasi dan internet; kebakaran, serta air dan sanitasi masih dinilai menjadi prioritas utama untuk dikuatkan untuk mencapai Jakarta sebagai kota berketahanan.
- Penemuan ini sejalan dengan masalah-masalah utama di Jakarta, yaitu: (i) air dan sanitasi yang belum dapat dinikmati oleh seluruh penduduk (PD PAM Jaya baru bisa menyalurkan kepada 60% wilayah Jakadrta), (ii) Sumber air yang belum bisa dimaksimalkan karena perilaku Buang Air Besar Sembarangan (BABS) yang mencemari air tanah sekaligus air sungai, dan (iii) kegiatan utama penduduk Jakarta yang bergantung pada kesediaan listrik dan komunikasi mengakibatkan rentannya kegiatan tersebut untuk berhenti ketika suplai listrik terhenti.
- Sebelum 100RC, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tengah menyiapkan Grand Design untuk dijadikan acuan untuk penyelesaian masalah di DKI Jakarta. Saat ini sedang dilakukan penyusunan terhadap 7 (tujuh) Grand Design, yaitu: (i) Bangunan Gedung Hijau (BGH), (ii) Air Bersih dan Sanitasi, (iii) Pemetaan Sumber Air Tanah, (iv) Kota Layak Anak, (v) Persampahan, (vi) Pertanian Perkotaan, dan (vii) Pengurangan Resiko Bencana Berbasis Komunitas.
- Oleh karena itu, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melihat kegiatan 100RC sebagai “payung” bagi seluruh kegiatan untuk memajukan dan menjadikan DKI Jakarta sebagai kota yang berketahanan.
Tantangan utama dalam mewujudkan Jakarta sebagai kota berketahanan adalah SKPD yang terlalu terbiasa untuk bekerja hanya sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya saja tanpa peduli bahwa untuk menyelesaikan suatu masalah dibutuhkan koordinasi dan kerja sama antar SKPD. Selain itu, diperlukan upaya pelaporan ke pimpinan tertinggi (baik Gubernur saat ini, maupun Gubernur terpilih yang akan menjabat nantinya) dan parlemen (DPRD Provinsi DKI Jakarta).
