Jakarta, 30 Oktober 2018
Sekretariat Jakarta Berketahanan bersama Mitra Penyusunan Strategis/Strategy Partner (SP) (PT. Jakarta Konsultindo dan Ruang Waktu) melakukan diskusi bersama dengan Bidang Pemerintahan Bappeda Provinsi DKI Jakarta untuk melanjutkan proses Penyelarasan Program Jakarta Berketahanan.
Pertemuan ini merupakan tindak lanjut dari beberapa kegiatan Tahap II Program Jakarta Berketahanan yang sudah dilaksanakan, yaitu: (i) Sesi Kerja Status Ketahanan Kota (23 Agustus 2018); (ii) Sesi Kerja Visi, Misi, dan Program (19 September 2018); (iii) Lokakarya Perdana Program Prioritas (26 September 2018); dan (iv) Lokakarya Peluang Mewujudkan Jakarta Berketahanan (25 Oktober 2018).
Pertemuan ini bertujuan untuk melakukan validasi terkait tagging program/kegiatan prioritas DKI Jakarta (hasil dan keluaran dari rangkaian kegiatan Tahap II Program Jakarta Berketahanan) yang telah diselaraskan dengan 60 Kegiatan Strategis Daerah (KSD) Provinsi DKI Jakarta.
Sekretariat Jakarta Berketahanan dan Mitra Penyusunan Strategis/Strategy Partner (SP) (PT. Jakarta Konsultindo dan Ruang Waktu) menjelaskan bahwa telah ditemukenali (i) peta tantangan system di DKI Jakarta, dan (ii) skenario masa depan DKI Jakarta beserta daftar peluang yang dapat dikembangkan untuk mewujudkan Jakarta yang berketahanan.
Dalam pertemuan ini, Bidang Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta mejelaskan bahwa sebaiknya Sekretariat Jakarta Berketahanan melakukan penyelarasan dan tagging program/kegiatan prioritas DKI Jakarta yang mengacu kepada visi dan misi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang terdapat pada RPJMD 2018-2022 Provinsi DKI Jakarta. Hal ini dilakuka untuk mempermudah penyelarasan di tingkat program dan kegiatan nantinya.
Bidang Pemerintahan Bappeda Provinsi DKI Jakarta juga menjelaskan bahwa fokus dari Bidang Pemerintahan Bappeda Provinsi DKI Jakarta saat ini adalah untuk memperkuat implementasi Jakarta Safe City (Berkoordinasi dengan BPBD Provinsi DKI Jakarta dan Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi DKI Jakarta) dan Penataan Kawasan (mengkoordinasikan dengan Kantor Walikota dan Bupati Administratif DKI Jakarta).
Sedangkan, KSD Provinsi DKI Jakarta yang bersinggungan dengan fokus Bidang Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta adalah Jakarta Customer-relationship Management (CRM, aplikasi untuk pengaduan permasalahan di Jakarta), Jakarta Smart City (JSC), dan Integrasi peta untuk pengambilan keputusan (Jakarta One Map).
Bidang Pemerintahan Bappeda Provinsi DKI Jakarta juga menekankan pentingnya sebuah desain besar kerangka kerja sama antara DKI Jakarta dengan wilayah sekitar dan luar negeri agar kerja sama yang dilakukan bisa ditindaklanjuti dengan lebih efektif dan tepat guna. Hal ini diperlukan mengingat tindak lanjut dari berbagai kerangka kerja sama Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan wilayah lain dan luar negeri belum memberikan hasil yang optimal.
Bidang Pemerintahan Bappeda Provinsi DKI Jakarta juga menjelaskan bahwa diperlukan sebuah payung hukum yang dapat menjadi dasar pelaksanaan berbagai program di Jakarta agar program tersebut bisa dilaksanakan secara berkelanjutan. Selain itu, diperlukan peningkatan kapasitas dari seluruh pemangku kepentingan sehingga program tersebut bisa berjalan secara lebih optimal.
