Jakarta, 28 Januari 2019
Deputi Gubernur Bidang Tata Ruang dan Lingkungan Hidup (TRLH) sekaligus Chief Resilient Officer (CRO) Jakarta Berketahanan menerima kehadiran Ketua dan Sekretaris Dewan Pengurus Pusat Real Estate Indonesia (DPP REI) serta perwakilan anggota pengurus Ikatan Ahli Perencana (IAP) Indonesia untuk mendiskusikan desain dan implementasi konsep kawasan berorientasi transit (TOD) terutama tentang skema pembiayaan dan tata kelola pembangunannya.
Saat ini pengembangan TOD sudah diatur dalam Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pengembangan Kawasan Berorientasi Transit serta dalam RPJMN tahun 2015-2020. Sudah ada 56 titik yang direncanakan sebagai pengembangan kawasan TOD di Jakarta. Dari 56 titik tersebut, PT. MRT Jakarta telah dipercaya untuk mengembangkan dan mengelola 11 titik kawasan TOD.
Perwakilan REI menyampaikan keluhan yang dirasakan pengembang swasta tentang pengembangan TOD di Indonesia (khususnya di Jabodetabek) yang sebagian besar sudah diserahkan kepada BUMN/BUMD tanpa melalui proses tender. Menanggapi hal tersebut, Deputi Gubernur TRLH menjelaskan bahwa walaupun konsesi TOD banyak yang telah diberikan kepada BUMN maupun BUMD, kendala utama yang ditemui adalah dana untuk penyelenggaraan operasional pembangunan yang minim. Sehingga apabila dilihat dari konteks tersebut, pengembangan kawasan TOD ini merupakan suatu momentum bagus bagi pihak pengembang swasta untuk menjalin skema Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU). Deputi Gubernur TRLH juga mengungkapkan bahwa sebenarnya penguasaan tanah di wilayah TOD oleh BUMN/D mayoritas hanya berada di pinggiran Jakarta, seperti di sepanjang jalur LRT yang mencapai Cibubur. Untuk wilayah di dalam DKI Jakarta sendiri, penguasaan tanah belum didominasi BUMN/D.
