Jakarta, 13 Juni 2019.
Diskusi Publik ini bertujuan untuk menyebarluaskan hasil pembelajaran yang dilakukan oleh Pemprov DKI Jakarta beserta Sekretariat Jakarta Berketahanan dan Plan Internasional Indonesia ke Seoul, Korea Selatan pada Maret 2018 lalu.
Kegiatan ini dibuka oleh Deputi Gubernur DKI Jakarta Bidang Tata Ruang dan Lingkungan Hidup (TRLH) selaku Koordinator Ketahanan Kota/Chief Resilience Officer (CRO) Jakarta Berketahanan dan dihadiri oleh unsur: Pemprov DKI Jakarta (BPPBJ, Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan, Dinas Pendidikan, Dinas LH, DPE, Dinas Sosial, Dinas PRKP, Diskominfotik, Dispora, Biro Perekonomian, Kelurahan Tambora, Kelurahan Duri Utara, Kelurahan Klender); LSM/NGO (Sekretariat Jakarta Berketahanan, Plan Intenasional Indonesia, YSTC, YKRI); dan perwakilan pemuda/i kelurahan Krendang dan Duri Utara.
Kunjungan Belajar (Cross Learning Visit) ke Seoul, Korea Selatan ini dilaksanakan pada 19-23 Maret 2018 lalu dengan mengusung tema “Perwujudan Ketangguhan Kota di Seoul”. Kegiatan “Kunjungan Belajar Ketangguhan Kota ke Kota Seoul” diikuti oleh 9 (sembilan) orang yang merupakan inisiator dan/atau kampiun terkait dengan program Jakarta Berketahanan dan Jakarta menuju Kota Layak Anak (KLA).
Peserta kegiatan Kunjungan Belajar ini terdiri dari beberapa unsur, yaitu:
- Pemprov DKI Jakarta ([i] Oswar Mungkasa, Deputi Gubernur Provinsi DKI Jakarta bidang Tata Ruang dan Lingkungan Hidup selaku CRO Jakarta Berketahanan; [ii] Blessmiyanda, Asisten Deputi Provinsi DKI Jakarta bidang Lingkungan Hidup; [iii] Tri lndrawan, Staf Badan Penanggulangan Bencana Daerah [BPBD] Provinsi DKI Jakarta; [iv] Fatmawati Wachju, Staf Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk (PPAPP) Provinsi DKI Jakarta; dan [v] Denny Aputra, Lurah Kelurahan Duri Utara, Kecamatan Tambora, Kota Administrasi Jakarta Barat);
- Sekretariat Jakarta Berketahanan ([i] Tri Mulyani Sunarharum dan [ii] Rendy Primrizqi); dan
- Plan International Indonesia ([i] James Ballo dan [ii] Amin Magatani).
Kegiatan Cross Learning Visit ini bertujuan untuk memfasilitasi dan meningkatkan kapasitas Organisasi Perangkat Daerah (OPD/SKPD) Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk membangun ketahanan kota Jakarta melalui pendekatan partisipatif yang melibatkan masyarakat, pemuda/i, anak-anak, perempuan, dan kelompok rentan (vulnerable group).
Pada Diskusi Publik ini, Deputi Gubernur Provinsi DKI Jakarta bidang Tata Ruang dan Lingkungan Hidup selaku CRO Jakarta Berketahanan menjelaskan bahwa Kegiatan Cross Learning Visit terdiri dari beberapa sesi diskusi, kunjungan lapangan, dan peer learning (Laporan Lengkap dapat diakses pada tautan: https://tarulh.com/wp-content/uploads/2018/04/20180409_066LAP04CO2018_Full-Report_-Seoul-1.pdf). Dalam berbagai sesi tersebut terdapat beberapa pembelajaran yang dipandang relevan bagi Jakarta, yaitu:
- Kepemimpinan (leadership), komitmen pemerintah, dan konsistensi
Kepemimpinan yang kuat menjadi kunci keberhasilan Kota Seoul sehingga tumbuh menjadi kota modern dan kepentingan warga dikedepankan baik dalam proses pengambilan keputusan maupun dalam menentukan arah pembangunan yang diinginkan. Contohnya adalah proses restorasi sungai Cheonggye berupa perubahan fungsi sungai Cheonggye dari sungai alami menjadi highway/jalan layang hingga direstorasi kembali menjadi sungai yang menjadi pusat kegiatan masyarakat.
- Perencanaan Terpadu (Integrated planning)
Perencanaan pembangunan yang baik, terintegrasi, dan iterative (selalu terbuka untuk perubahan demi peningkatan kualitas perencanaan) membuat Kota Seoul dapat dibangun dengan baik dan secara konsisten mengalami peningkatan kualitas. Kota Seoul melakukan beberapa kali perubahan paradigma perencanaan kotanya menyesuaikan dengan perkembangan dan permasalahan yang dihadapi kotanya, guna mencapai optimalisasi outcomes dan kemanfaatan untuk warga kota. Kota Seoul membuat perencanaan kota yang terpadu untuk jangka waktu 100 tahun ke depan, dengan memperhatikan keterhubungan, keberlanjutan, dan keseimbangan antara aspek sosial, aspek lingkungan, dan aspek fisik kota sehingga terwujud kota yang lebih berketahanan.
- Pelibatan partisipasi masyarakat dan berbagai pemangku kepentingan (Public and stakeholders engagement)
Partisipasi warga Kota Seoul dalam berbagai pengambilan keputusan strategis, menunjukkan bahwa tidak semua keputusan strategis bersifat top-down, tetapi dapat juga bersifat bottom-up dengan tetap mendengar aspirasi warga kotanya untuk menghasilkan keputusan atau jalan keluar terbaik atas persoalan yang dihadapi. Proses konsultasi dengan warga bukan hanya dilakukan satu atau dua kali, melainkan hingga ratusan kali pertemuan. Hal ini tercermin dari pelaksanaan restorasi sungai Cheonggye atau perubahan fungsi jalan layang Seoullo 7017 menjadi kawasan pedestrian/tujuan wisata.
- Inklusif (Inclusiveness)
Pemerintah Kota Seoul/Seoul Metropolitan Government (SMG) menunjukkan kesungguhannya dalam memasilitasi hak warga yang berkebutuhan khusus/penyandang disabilitas dalam memperoleh lapangan pekerjaan melalui Happiness Cafe. Program ini melibatkan warga berkebutuhan khusus untuk menjadi pegawai Happiness Cafe dan melengkapi komitmen SMG dalam menyediakan fasilitas publik yang ramah terhadap para penyandang disabilitas. Kegiatan ini merupakan kerja sama SMG dengan pihak swasta memanfaatkan dana CSR- Kota Seoul berhasil menjadi fasilitator
Pemerintah Kota Seoul/Seoul Metropolitan Government (SMG) menjadi fasilitator dan kolaborator bagi pihak non-pemerintah yang dapat berkontribusi untuk pembangunan kotanya di bidang-bidang tertentu, yaitu SMG memberikan bantuan pembiayaan dengan beragam porsi dan sisanya ditanggung oleh pihak non-pemerintah. Dalam hal ini, pihak non-pemerintah diberikan kewenangan untuk menjalankan dan mengembangkan programnya secara optimal dengan menggunakan sumber daya yang dipunyai. Pihaknya juga diberi kebebasan untuk berinovasi dan memiliki pusat penelitian terkait bidang kerjanya.
Bapak Blessmiyanda (Kepala BPPBJ, saat pembelajaran ke Seoul dilaksanakan masih menjabat sebagai Asisten Deputi Bidang Lingkungan Hidup) menjelaskan bahwa faktor kepemimpinan (leadership) perlu menjadi pembelajaran penting yang perlu diadaptasi dan diimplementasikan dari pembelajaran yang dilaksanakan ke Seoul, Korea Selatan, khususnya dalam perencanaan program dan penganggaran yang dilakukan oleh Pemprov DKI Jakarta. Selama ini, konsep perencanaan yang dilakukan selama ini masih berorientasi pada Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) sehinga pendekatan kolaboratif dan pelibatan pemangku kepentingan belum menjadi arus utama. Pihak BPBD juga menjelaskan bahwa penguatan faktor kepemimpinan (leadership) di Pemprov DKI Jakarta juga perlu mulai dikuatkan dalam faktor pelayanan kepada warga Jakarta dan tidak hanya berfokus pada kemudahan implementasi program. Sedangkan, Lurah Kelurahan Duri Utara menjelaskan bahwa implementasi pembelajaran dari Kota Seoul perlu lebih menekankan pada aspek kolaborasi antara pemangku kepentingan dan Pemprov DKI Jakarta, terutama dalam pelaksanaan kegiatan dan pelayanan di setiap daerah kelurahan.
Kegiatan ini juga memberi kesempatan kepada para peserta untuk berdiskusi terkait pembelajran yang telah dilaksanakan. Diskusi yang mengemuka berfokus pada faktor peningkatan ketangguhan/ketahanan kota Seoul dari segi kesiapsiagaan dan mitigasi bencana terutama terkait dengan pengamanan di area infrastruktur bawah tanah mengingat Jakarta baru memiliki infrastruktur publik baru yang beroperasi di bawah tanah (MRT Jakarta).
Sebagai penutup, Deputi Gubernur Provinsi DKI Jakarta bidang Tata Ruang dan Lingkungan Hidup selaku CRO Jakarta Berketahanan menjelaskan bahwa sebenarnya Jakarta tidak tertinggal terlalu jauh dari Seoul dari sisi teknis dan pemanfaatan teknologi (hardware) untuk meningkatkan ketangguhan/ketahanan kota. Namun, DKI Jakarta perlu untuk meningkatkan kualitas SDM (software) untuk meningkatkan ketahanan kota Jakarta.
Deputi Gubernur Provinsi DKI Jakarta bidang Tata Ruang dan Lingkungan Hidup selaku CRO Jakarta Berketahanan juga menjelaskan bahwa pertanyaan dan diskusi lebih lanjut terkait pembelajran dari kota Seoul dapat langsung disampaikan ke SMG melalui alamat kontak yang turut dijelaskan pada paparan (tautan paparan: https://jakberketahanan.org/wp-content/uploads/2018/10/Pembelajaran-dari-Cross-Learning-Visit-Jakarta-Seoul_19-23Maret2018.pdf).
Deputi Gubernur Provinsi DKI Jakarta bidang Tata Ruang dan Lingkungan Hidup selaku CRO Jakarta Berketahanan juga menawarkan kesempatan kepada OPD Pemprov DKI Jakarta untuk belajar langsung dan mendapat pelatihan dari SMG melalui Seoul Human Resource Department Center (SHRDC) mengingat kedekatan hubungan antara DKI Jakarta dan Seoul. Mengingat status DKI Jakarta yang menjadi sister city dengan Kota Seoul, Pemprov DKI Jakarta perlu untuk lebih bekerja sama dengan Seoul untuk meningkatkan kapasitas kota dalam melayani warga.
Sekretariat Jakarta Berketahanan melihat bahwa pembelajaran ke Seoul ini perlu diarusutamakan ke dalam proses perencanaan pembangunan Pemprov DKI Jakarta. Hasil pembelajaran ini juga telah dipadukan dengan berbagai masukan lain yang tercermin pada Strategi Ketahanan Kota Jakarta terutama terkait faktor tata kelola dan pendekatan kolaboratif.
