Kebijakan Berkelanjutan Kurangi Macet di Jabodetabek

JAKARTA, KOMPAS — Turunnya angka kemacetan di Jakarta tidak bisa dilepaskan dari beragam kebijakan yang diterapkan dan dijalankan beberapa tahun terakhir. Selain penambahan infrastruktur transportasi, perbaikan kualitas angkutan umum juga berperan.

Pengamat transportasi dari Universitas Katolik (Unika) Soegijapranata Semarang, Djoko Setijawarno, Senin (17/6/2019), menuturkan, angka kemacetan di Jakarta turun 8 persen karena dikeroyok sejumlah kebijakan. Di antaranya kebijakan ganjil genap, penambahan kapasitas kereta rel listrik, hingga perluasan layanan bus Transjakarta.

Pada 2017 hingga 2018, ujar Djoko, Jakarta dan Bodetabek tengah bersiap menjadi tuan rumah Asian Games 2018. Salah satu persiapan adalah pemberlakuan kebijakan ganjil genap di Jakarta yang kemudian diperluas ke Bodetabek. Kebijakan ganjil genap saat Asian Games diberlakukan seharian bukan hanya di waktu-waktu tertentu.

”Kalau sekarang di 2019 ini, ganjil genap parsial waktunya,” ucap Djoko.

Lalu, kapasitas angkutan kereta komuter juga sekarang bertambah. Itu mengurangi jumlah kendaraan di jalanan Ibu Kota.

Pada 2017, ujar Djoko, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga mulai mengoperasikan Koridor 13 Transjakarta dan perpanjangan layanan Transjakarta ke daerah perbatasan Jakarta. Itu juga mengurangi jumlah kendaraan di jalanan.

Menurut hasil riset the TomTom, Jakarta ada di peringkat keempat dunia dengan tingkat kemacetan 61 persen. Pada 2018, tingkat kemacetan berkurang 8 persen menjadi 53 persen.

”Sebetulnya (kemacetan) Jakarta bisa makin berkurang kalau Gubernur DKI mau memperluas penerapan ganjil genap hingga ke sejumlah ruas jalan protokol. Lalu, juga melarang sepeda motor di jalan-jalan protokol. Itu bisa menurunkan tingkat kemacetan hingga 20 persen,” tutur Djoko.

Tambahan lagi, lanjut Djoko, pada 2019 ini MRT Jakarta mulai beroperasi. Itu bisa memindahkan para pengguna kendaraan pribadi ke angkutan umum MRT dan bisa mengurangi kemacetan.

Sigit Wijatmoko, Pelaksana Tugas Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta, menambahkan, hasil survei TomTom itu berdasarkan perkembangan pembangunan di bidang transportasi oleh Pemprov DKI di era Gubernur Basuki Tjahaja Purnama. Di antaranya seperti pembangunan beberapa terowongan (underpass) dan jalan layang (flyover) yang dibangun pada 2017 dan mulai beroperasi pada 2018. Pembangunan MRT di era Gubernur Joko Widodo dan mulai beroperasi 2019.

Kemudian, ada penutupan sejumlah pelintasan sebidang kereta api. Juga kebijakan ganjil genap yang diperluas area dan diperpanjang waktunya.

Program lainnya adalah program redesain trotoar Jalan MH Thamrin dan Jalan Sudirman yang diresmikan era Gubernur Djarot Saiful Hidayat. Redesain membuat trotoar Jalan Sudirman dan MH Thamrin semakin lebar tanpa adanya jalur lambat.

Kemudian, ujar Sigit, program Jaklingko yang merangkul angkutan umum dalam manajemen Dinas Perhubungan DKI Jakarta sehingga tidak mengetem sembarangan karena sudah mengacu pada sistem Rp per kilometer.

Faktor pendukung lainnya ialah pembukaan rute-rute baru untuk area layanan Transjakarta dan penugasan Transjakarta untuk terintegrasi dengan angkutan perkotaan MRT dan LRT (saat beroperasi nanti) dan mewadahinya dalam program Jaklingko.

Program lainnya, tambah Sigit, bersama dengan pemangku kepentingan terkait baik BPTJ maupun dinas perhubungan di kawasan Bodetabek untuk bersama-sama mengembangkan transportasi dari dan ke daerah permukiman ke kota serta ke bandara.

Djoko menambahkan, selain faktor-faktor itu, ERP atau jalan berbayar juga bisa mengurangi kemacetan.