BeritaJakarta BerketahananKegiatan

Persiapan Peluncuran Strategi Ketahanan Kota dan Sengketa Lahan PT. Pulo Mas dengan Pemerintah Provnsi DKI Jakarta Tahun 2014

Jakarta, 17 Juni 2019. Deputi Gubernur DKI Jakarta Bidang Tata Ruang dan Lingkungan Hidup (TRLH) selaku Koordinator Ketahanan dan Kota/Chief Resilience Officer (CRO), Dr. Ir. Oswar Muadzin Mungkasa, MURP melaksanakan kegiatan Diskusi Sengketa Lahan PT. Pulo Mas dan Peluncuran Strategi Ketahanan Kota yang juga diikuti oleh PT. Jakarta Konsultindo, PT. JakPro, Tim Jakarta Berketahanan dan PT. Pulo Mas. Diskusi tersebut bertujuan untuk menyelesaikan masalah sengkata lahan antara PT. Pulo Mas dengan Pemprov DKI Jakarta tahun 2014.

Diskusi membahas dua topik utama, yaitu  1) Peluncuran Strategi Ketahanan Kota di Lahan PT Pulo Mas dan 2) Status Lahan PT Pulo Mas. Peluncuran Strategi Ketahanan Kota memiliki beberapa kendala, salah satunya berupa masalah sengketa lahan PT Pulo Mas dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tahun 2014 yang perlu diselesaikan terlebih dahulu. Masalah sengketa lahan PT Pulo Mas mendiskusikan masalah kepemilikan  perubahan penggunaan lahan dari peruntukan lahan komersil (ungu) menjadi Wet Land (hijau dan biru) atas permintaan Presiden. Masalah sengketa tersebut terjadi akibat adalah perjanjian pakai selama 1 tahun oleh Pemerintah Provinsi  melalui Dinas Pertamanan dan Pemakan berakhir setelah penggunaan lahan sebagai taman tersebut. Setelah perjanjian berakhir, tidak ada perpanjangan perjanjian oleh pemerintah sehingga  PT Pulo Mas perlu membiayai segala perawatan 1,5 hektar taman  yang telah dikelola walaupun tidak sesuai dengan orientasi PT Pulo Mas.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tidak dapat menganggarkan  biaya pemeliharaan dan perawatan taman karena terputusnya perjanjian dan status lahan yang bukan aset negara. Sebelumnya, perjanjian telah mengarah pada pembelian lahan oleh Pemerintah Provinsi dan disepakati oleh PT Pulo Mas. Namun, belum ada tindak lanjut setelah perjanjian tersebut usai. Setelah tindak lanjut melalui diskusi tersebut, sudah disepakati adanya penyelesaian masalah sengketa melalui pembelian lahan penuh oleh Pemerintah.

Penyelesaian masalah sengketa tersebut juga dipadukan dengan strategi perencanaan Resilience Park (Taman Berketahanan) yang dapat dilaksanakan setelah penyelesaian status lahan. Perancangan Resilience Park melibatkan beberapa penanggungjawab seperti  (SP), PT Pulo Mas, dan Jakarta Berketahanan. Sebagai tindak lanjut, proposal rancangan dan 3D serta timeline segera disusun dan diajukan kepada Deputi Bagian Rencana Tata Ruang dan Lingkungan Hidup.  Selain itu, lahan tersebut juga berpotensi untuk pengembangan kawasan TOD lahan hijau pengelolaan landbanking.

Show More

Related Articles

WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com