Jakarta, 18 Juli 2019 – Forum Lintas Sektor tersebut diselenggarakan oleh Bappeda DKI Jakarta dan Sekretariat Pembangunan Berkelanjutan DKI Jakarta bersama stakeholders tekait di Gedung Balai Kota Jakarta. Forum diharapkan dapat membantu dalam mempercepat hubungan kerjasama dan komunikasi antar stakeholders pemerintah maupun non pemerintah untuk mengoptimalkan pencapaian TPB/SDGs. Selain itu, forum tersebut diharapkan dapat menjadi wadah untuk menemukenali peluang kolaborasi dalam pengarusutamaan TPB/SDGs.
Provinsi DKI Jakarta telah memasuki paruh kedua tahun 2019 setelah peluncuran Rencana Aksi Daerah (RAD) DKI Jakarta. Sebagai tindak lanjut dari kerja paruh pertama, diperlukan pengukuran pencapaian indikator TPB/SDGs melalui penyelarasan, sinkronisasi, serta pendalaman dengan stakeholders, khususnya pada stakeholders yang telah melengkapi rencana kegiatan pada RAD.
Strategi Pembangunan Pemerintah Provinsi (RPJMD) DKI Jakarta dilandasi oleh semangat gotong royong. Hal tersebut dijabarkan dalam tiga strategi utama yaitu keadilan dan keberpihakan, orientasi pada warga dan ruang interaksi, dan birokrasi efektif dan penguatan tata kelola. Adapun, kebijakan pengembangan dan penataan kawasan di DKI Jakarta terdiri dari 22 kebijakan yang tersebar pada seluruh kota administrasi DKI Jakarta. Selain itu, diketahui community action planning di Kelurahan Kalibaru dijadikan sebagai pilot untuk pelaksanaan strategi kolaborasi pembangunan berkelanjutan berbasis komunitas untuk penataan kawasan dengan desain usulan berupa destinasi wisata permukiman nelayan Kalibaru. Strategi kolaborasi pembangunan berkelanjutan yang akan diterapkan di Kawasan Kalibaru ini akan dilakukan dengan melibatkan partisipasi aktif dari komunitas, LSM dan organisasi non pemerintah serta filantropi dan pelaku usaha.
Selain pembahasan strategi penataan kawasan DKI Jakarta, forum juga melakukan FGD berdasarkan focus interest pada stakeholders dalam empat pilar TPB/SDGs, yaitu Pilar Pembangunan Sosial terdiri dari lima target, Pilar Pembangunan Ekonomi terdiri dari lima target, Pilar Pembangunan Lingkungan terdiri dari enam target, sedangkan Pilar Pembangunan Hukum dan Tata Kelola terdiri dari satu target. FGD berfokus pada pemetaan program antara stakeholders dengan harapan menemukenali peluang kolaborasi dah hubungan kerjasama dalam optimalisasi TPB/SDGs DKI Jakarta.
