Pada Hari Kamis, 28 November 2019 Sekretariat Jakarta Berketahanan memenuhi undangan Kepala Biro KDH-KLN Setda Provinsi DKI Jakarta untuk menghadiri Joint-Workshop Pemprov DKI Jakarta dengan Kedutaan Besar dan Pelaku Bisnis dari Perancis terkait Kota Berketahanan yang turut dihadiri oleh Pemprov DKI Jakarta (Deputi Gubernur Bidang Pengendalian Penduduk dan Permukiman [Deputi Daldukim], Bappeda, BPBD, Dinas Lingkungan Hidup [DLH], Dinas Perhubungan [Dishub], Dinas Sumber Daya Air [DSDA], Dinas Perindustrian dan Energi [DPE], Biro PKLH, dan TGUPP), BUMD (PT. Jakarta Konsultindo dan PD PAM Jaya), Swasta (Buro Happold, Ruang Waktu), Lembaga dan Organisasi Kemasyarakatan (PMI, Plan International Indonesia, KARINA, YKRI, ITDP), Akademisi (UI), Pelaku Bisnis dari Perancis, dan Kedutaan Besar Perancis.
Joint-workshop ini diselenggarakan dengan tujuan untuk meningkatkan kapasitas Pemprov DKI Jakarta dalam isu kota berketahanan (resilient city), kota cerdas (smart), dan berkelanjutan (sustainable).
Pada pertemuan ini, ditemukenali pula bahwa Strategi Ketahanan Kota Jakarta telah menarik minat beberapa pemangku kepentingan untuk turut membantu Jakarta dalam meningkatkan ketahanan kota. Terlihat dengan Kedubes Perancis yang berinisiasi untuk menyelenggarakan joint-workshop dengan Pemprov DKI Jakarta dengan topik utama 3 (tiga) pilar ketahananan kota Jakarta, yaitu: Jakarta SIAP, Jakarta SEHAT, dan Jakarta TERHUBUNG.
Joint-workshop ini diharapkan akan dapat membantu DKI Jakarta sebagai: (i) sarana peningkatan kapasitas Pemprov DKI Jakarta terkait dengan 3 (tiga) pilar ketahananan kota Jakarta sekaligus (ii) sarana mempertemukan para ahli dari Perancis untuk membantu penyelesaian isu terkait ketahanan kota di Jakarta.
Acaranya ini secara langsung dibuka oleh Dubes Perancis untuk Indonesia. Dalam sambutannya, Duta Besar Perancis untuk Indonesia menjelaskan bahwa tantangan global memberikan tekanan yang besar bagi kota-kota besar di seluruh dunia. Kolaborasi menjadi kunci utama untuk menghadapi setiap tantangan yang ada. Dalam hal ini, Perancis memiliki berbagai kota dengan teknologi dan berbagai pendekatan yang dapat menjadi pembelajaran untuk kota lain diseluruh penjuru dunia, tidak terkecuali DKI Jakarta. Atas dasar itu, momen join seminar ini diharapkan dapat menjadi ruang untuk saling bertukar ide dan menjalin kerjasama di masa mendatang, tentunya untuk mendukung pembangunan di DKI Jakarta.
Menyambung sambutan dari Duta Perancis untuk Indonesia, Deputi Gubernur Pemprov DKI Jakarta Bidang Pengendalian Penduduk dan Permukiman membuka kegiatan Joint-Workshop dengan menjelaskan bahwa, kedatangan berbagai mitar kerja dari Perancis dalam join seminar ini memberikan peluang kerjasama dan perbaikan yang sangat luas bagi DKI Jakarta. Kemampuan baik secara teknis maupun non-teknis yang dimiliki oleh setiap perusahaan dan mitra diharapkan dapat memperkaya ide dalam upaya pembangunan yang sudah dilakukan oleh DKI Jakarta. Dengan demikian, join seminar ini diharapkan dapat menjadi modal penting dalam menjalin kerjsama di masa depan.
Dalam sesi diskusi panel, terdapat beberapa hal penting yang turut dibahas, dari sesi limbah, turut dijelaskan bahwa isu utama terkait masalah kesehatan di DKI Jakarta lebih difokuskan kepada beberapa hal, yaitu: (i) Pengelolaan sampah dengan timbulan sampah mencapai lebih dari 7000 ton setiap harinya; (ii) Pengelolaan air limbah yang mengakibatkan tercemarnya sungai dan sumber air baku di Jakarta; dan (iii) penyediaan air bersih yang Jakarta yang sumber air bersihnya masih bergantung pada wilayah sekitar sebesar 97%. Solusi yang dihadirkan oleh pelaku bisnis dari Perancis lebih berfokus pada: (i) Pengelolaan sampah yang menghasilkan listrik/Waste to Energy (WtE); (ii) Pendekatan infrastruktur cerdas (smart infrastructure) untuk pengelolaan air bersih dan air limbah; dan (iii) Penyelesaian lingkungan berkelanjutan.
Dalam sesi keterhubungan dijelaskan bahwa isu utama di DKI Jakarta lebih difokuskan kepada beberapa hal, yaitu: (i) Integrasi antarmoda transportasi; (ii) Pembatasan kendaraan pribadi; dan (iii) Peningkatan infrastruktur pendukung sistem transportasi umum. Solusi yang dihadirkan oleh pelaku bisnis dari Perancis lebih berfokus pada: (i) Pendekatan infrastruktur cerdas (smart infrastructure) untuk pengaturan transportasi; (ii) Perencanaan kota yang berfokus transportasi; dan (iii) Pengembangan infrastruktur transportasi berbasis rel yang efisien dan efektif.
Sedangkan dari sesi selanjutnya, dijelaskan bahwa isu utama terkait masalah kesiapsiagaan dan keselamatan (safety) di DKI Jakarta lebih difokuskan kepada beberapa hal, yaitu: (i) Keterlibatan pemangku kepentingan terkait kesiapsiagaan; (ii) Pemetaan risiko bencana; (iii) Penyediaan Early Warning System (EWS); dan (iv) Penyediaan infrastruktur aman bencana. Solusi yang dihadirkan oleh pelaku bisnis dari Perancis lebih berfokus pada: (i) Penyediaan perangkat penyelematan berupa helicopter: (ii) Penyediaan asuransi kebencanaan; dan (iii) Penyediaan infrasturktur pengawasan (surveillance) untuk meningkatkan keselamatan dan penyelamatan saat kejadian bencana.
Sekretariat Jakarta Berketahanan memandang bahwa joint-workshop ini sebagai kesempatan yang baik bagi Jakarta untuk meneruskan kolaborasi untuk mewujudkan Jakarta sebagai kota yang berketahanan. Untuk menindaklanjuti kegiatan ini, Pemprov DKI Jakarta dengan pihak Kedutaan Besar Perancis akan menyepakati Surat Pernyataan Kehendak/Letter of Intent (LoI) terkait potensi kerja sama untuk meningkatkan ketahanan kota Jakarta. Sekretariat Jakarta Berketahanan juga bersedia mendukung upaya kerja sama antara Pemprov DKI Jakarta dengan Kedutaan Besar Perancis untuk membantu internalisasi dan implementasi Strategi Ketahanan Kota Jakarta.