Jakarta Kembangkan Kawasan Rendah Emisi Terpadu dengan Pendekatan Inklusif

JAKARTA – Sebagai bentuk komitmen terhadap pengendalian polusi udara dan penanganan perubahan iklim, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Dinas Lingkungan Hidup (DLH), bekerja sama dengan Breathe Cities dan Empatika menyelenggarakan Lokakarya Validasi: Studi Kebutuhan Inklusif dan Penilaian Kesetaraan untuk mendukung implementasi Kawasan Rendah Emisi Terpadu pada hari Kamis (12/5), bertempat di Jakarta Future City Hub. Acara ini merupakan bagian dari rangkaian studi kelayakan dan roadmap implementasi Kawasan Rendah Emisi Terpadu (KRE-T), yang merupakan hasil kolaborasi dengan Program Breathe Cities Jakarta, sebuah inisiatif global dari Clean Air Fund, C40 Cities, dan Bloomberg Philanthropies, yang diimplementasikan di Jakarta bersama Vital Strategies. Lokakarya tersebut menjadi salah satu langkah penting dalam mendorong transformasi perkotaan menuju kota beremisi rendah dan berkelanjutan. Jakarta sebagai kota metropolitan dengan tingkat urbanisasi tertinggi di Asia Tenggara tengah menghadapi berbagai tantangan lingkungan, termasuk kualitas udara yang memburuk, tingginya emisi gas rumah kaca, dan risiko iklim ekstrem. Kepala Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta Asep Kuswanto mengungkapkan Kawasan Rendah Emisi Terpadu atau KRE-T bukanlah sekadar kebijakan tunggal, melainkan rangkaian intervensi multi sektor yang ditujukan untuk menurunkan emisi, memperbaiki kualitas udara, dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara adil dan inklusif. KRE-T, jelas Asep, merupakan kelanjutan komitmen Jakarta dalam Rencana Pembangunan Rendah Karbon sebagaimana tertuang dalam Peraturan Gubernur No. 90 Tahun 2021 dan Keputusan Gubernur No. 576 Tahun 2023 tentang Strategi Pengendalian Pencemaran Udara (SPPU). SPPU sendiri berfokus pada tiga strategi utama, yaitu peningkatan tata kelola, pengendalian emisi dari sumber bergerak seperti kendaraan, dan sumber tidak bergerak seperti industri. Asep mengatakan, Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta terus mendukung kolaborasi antarorganisasi perangkat daerah (OPD) serta pihak-pihak eksternal dalam mendukung inisiatif ini. Jakarta menargetkan tercapainya net zero emission pada tahun 2050, dan KRE-T dipandang sebagai salah satu terobosan strategis untuk mencapai tujuan tersebut. “Melalui lokakarya ini, kami berharap dapat dirumuskan rekomendasi dan inisiatif KRE-T yang inklusif dan selaras dengan visi utama Jakarta menuju kota global,” ujar Asep Kuswanto. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, ungkap Asep menyampaikan apresiasi atas dukungan semua pihak dalam mewujudkan lingkungan yang lebih bersih, sehat, dan berkelanjutan bagi seluruh warga Jakarta. Sementara itu, City Advisor Breathe Jakarta dari C40 Cities, Fadhil Firdaus mengatakan, berbeda dengan upaya sebelumnya yang lebih berfokus pada sektor transportasi, upaya pengurangan emisi melalui KRE-T lebih menyeluruh dengan mempertimbangkan sektor-sektor lain, seperti sektor persampahan, bangunan gedung, energi, industri, tata guna lahan, hingga pengelolaan limbah. Dalam lokakarya ini, lanjut Fadhil, dilakukan perumusan strategi bagi kelompok marginal yang paling terdampak jika KRE-T dilaksanakan di beberapa lokasi potensial, dan strategi yang dapat dilakukan untuk memenuhi kebutuhan kelompok yang terpinggirkan. Selain itu, diskusi juga difokuskan pada aspek inklusivitas dan keadilan sosial dalam merancang kebijakan, sehingga manfaat KRE-T dapat dirasakan oleh kelompok marginal dalam proses perencanaan dan implementasinya melibatkan masyarakat.