Jakarta, 5 dan 6 Maret 2018.
Deputi Gubernur DKI Jakarta Bidang Tata Ruang dan Lingkungan Hidup turut menghadiri dan memfasilitasi kegiatan yang diselenggarakan oleh ICLEI, National and Expert Meeting 2018 Program Ambitious City Promises (ACP) bersama Pemerintah Kota (SMG) yang terbagi ke dalam 2 (dua) hari yang terbagi untuk membahas Upaya Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim secara Nasional, dan Metropolitan antara kota Jakarta, Tangerang, Bekasi, dan Seoul pada hari pertama (Senin, 5 Maret 2018); serta berbagi pengalaman Upaya Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim antara Pemprov. DKI Jakarta dengan Pemerintah Kota Seoul (SMG) di hari kedua (Selasa, 6 Maret 2018).
Program ACP sendiri merupakan kegiatan untuk mewujudkan komitmen kota dalam pengurangan emisi gas rumah kaca (GRK) disertai dengan aksi kongkrit dan keterlibatan aktif berbagai pemangku kepentingan. Dalam Program ACP, ICLEI akan memberikan asistensi teknis kepada kota untuk mewujudkan komitmen pengurangan emisi GRK. Dalam program ACP, ICLEI juga akan mengadakan berbagai pelatihan pengembangan kapasitas bekerja sama dengan Seoul Metropolitan Government (SMG), sebagai salah satu kota dengan predikat paling berkelanjutan (The Most Sustainable City) di Asia, yang akan memberikan transfer knowledge kepada staf pemerintah daerah terkait penyusunan agenda pengurangan emisi GRK dan mitigasi perubahan iklim lokal yang komprehensif.
Pada hari pertama (Senin, 5 Maret 2018), terdapat beberapa penting yang dapat disampaikan berupa:
- Fokus upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim telah bergeser dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah sebagai pelaksana implementasi upaya tersebut.
- Meskipun begitu. Terdapat beberapa tantangan berupa:
- Target yang disusun oleh Pemerintah Pusat tidak dapat diimplementasikan oleh Pemerintah Daerah. Hal ini diakibatkan oleh belum adanya upaya peningkatan kapasitas dan pembimbingan teknis dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah.
- Pemerintah Pusat men-generalisir kondisi seluruh Pemerintah Daerah saat menetapkan suatu target mitigasi dan adaptasi perubahan iklim. Hal ini mengakibatkan tidak semua Pemerintah Daerah dapat berperan dalam upaya tersebut.
- Target Pemerintah Pusat yang tidak detail sehingga Pemerintah Daerah mengimplementasikan upaya Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim dengan upayanya sendiri. Hal ini mengakibatkan terjadinya ketidakterhubungan antara RAN dan RAD.
- Penglaju (commuter) yang tinggal di suatu kota namun bekerja di kota lain juga menjadi isu tersendiri mengingat Jakarta kedatangan ±3 juta penglaju setiap harinya. Umumnya, para penglaju juga tidak memiliki rasa kepemilikan (sense of ownership) terhadap daerah yang mereka singgahi.
- Terdapatnya masalah yang tidak bisa ditangani oleh satu kota. (Misal: Sumber air Jakarta yang masih berasal dari luar wilayah sebesar 97%; Jakarta yang menghasilkan sampah sebesar 6000 ton per hari dan dibuang ke Bekasi, jumlah penglaju ke Jakarta setiap harinya yang mencapai ±3 juta orang).
- Dalam menghadapi tantangan tersebut, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah telah melakukan berbagai upaya berupa:
- Pemprov DKI Jakarta berupaya untuk melakukan upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim melalui pendekatan kolaboratif yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Hal ini dilakukan untuk mengoptimalkan proses implementasi mitigasi dan adaptasi perubahan iklim. Pendekatan kolaboratif ini dilakukan dalam penyusunan Desain Besar yang tujuannya adalah untuk menyelesaikan isu sektoral. Hal ini dilakukan sebagai bentuk penyelesaian masalah berbasis isu. Dengan terlibatnya berbagai pemangku kepentinigan dengan berbagai keahlian, Pemprov DKI Jakarta dapat mengisi kekosongan akibat kurangnya peningkatan kapasitas dan pembimbingan teknis dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah.
- Regulasi terkait upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim juga telah disusun untuk mengoptimalkan upaya tersebut. Bahkan Jakarta, Tangerang, dan Bekasi telah memiliki RAD dengan target mitigasi dan adaptasi perubahan iklim yang disesuaikan dengan konteks wilayah masing-masing.
- Metropolitan Statistic Area yang tengah disusun juga menjadi salah satu upaya untuk mengintegrasikan upaya adaptasi dan mitigasi perubahan iklim dari beberapa daerah sehingga upaya tersebut bisa berjalan secara komprehensif dan terpadu (integrated) antardaerah.
- Dalam diskusi ini juga ditemukenali beberapa hal yang perlu dipelajari oleh Pemerintah RI kepada Pemerintah kota Seoul (SMG) berupa:
- Upaya pelibatan masyarakat, terutama masyarakat dengan rasa kepemilikan yang rendah terhadap wilayahnya (contoh: penglaju/commuter).
- Upaya peningkatan kesadaran (rasiing awareness) penduduk.
- Upaya melakukan pendekatan terpadu bagi beberapa pemerintah daerah untuk meminimalkan fragmented governance.
Pada hari kedua (Selasa, 6 Maret 2018), terdapat beberapa penting yang dapat disampaikan berupa:
- Pemprov DKI Jakarta menyadari bahwa isu adaptasi dan mitigasi perubahan iklim DKI Jakarta hanya bisa diselesaikan ketika terdapat sebuah desain besar yang dilakukan dengan pendekatan kolaboratif dan memberi perhatian pada isu sektoral dan efisiensi energi. Hal ini juga akan membantu penyelesaian isu fragmented governance.
- Pemprov DKI Jakarta juga tengah menyusun rencana pembangunan trotoar di ruas jalan Sudirman-Thamrin yang dirancang untuk memberikan ruang untuk partisipasi masyarakat di dalamnya. Pembangunan trotoar ini direncanakan akan dikerjakan selama 5 (lima) bulan, 24 jam setiap harinya dan akan selesai pada Asian Games 2018.
- Pemprov DKI Jakarta juga telah memanfaatkan lahan-lahan terlantar untuk pertanian perkotaan yang akan mampu mengoptimalkan pengurangan emisi GRK.
- Pemerintah Seoul melakukan berbagai upaya dalam mitigasi dan adaptasi perubahan iklim. Upaya tersebut terbagi ke dalam: (i) Urban Governance, (ii) sektor energi, (iii) sektor air dan sumber daya alam, (iv) Sektor transportasi dan kualitas udara, dan (v) ekologi.
- Dari Sektor urban governance, Pemerintah Kota Seoul (SMG) mengupayakan fasilitasi dan kemitraan dengan berbagai pemangku kepentingan. Salah satu upaya yang sukses melibatkan berbagai pihak dalam upaya adaptasi dan mitigasi perubahan iklim adalah dilaksanakkanya public debate terkait isu perubahan iklim.
- Dari sektor energi, Pemerintah Kota Seoul menerapkan program eco-mileage yang memberikan insentif kepada para warga yang berhasil melakukan penghematan energi. Insentif tersebut diberikan dalam bentuk makanan, listrik, dan transpotasi umum.
- Terkait pemberdayaan sumber daya, Pemerintah Kota Seoul menerapkan program pay-as-you-throw yang mengharuskan warga membayar sesuai dengan jumlah sampah yang mereka hasilkan. Program ini berhasil menekan produksi sampah di kota Seoul.
- Pemerintah kota Seoul juga menekankan pentingnya memilki konsep Transit Oriented Development (TOD) dalam kota untuk meningkatkan penggunaan transportasi umum dan mengurangi jumlah penggunaan kendaraan pribadi. Program car-mileage yang memberikan tarif lebih terhadap penggunaan kendaraan pribadi juga sukses menekan kemacetan di kota Seoul.
- Jakarta sebenarnya juga telah memiliki Program Kampung Iklim (Proklim) yang bisa dikembangkan menjadi seperti Kota Seoul yang telah memiliki 80 energy independent villages.
Kegiatan ini kemudian dilanjutkan dengan kunjungan lapangan (site-visit) ke Kompleks Rumah Susun Sewa (Rusunawa) Marunda, Jakarta Utara untuk melihat kemajuan upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim berupa pertanian perkotaan, mekanisme bank sampah serta rain water harvesting yang dilakukan oleh Dinas KPKP; Suku Dinas KPKP Jakarta Utara; Unit Pengelola Rumah Susun (UPRS) Marunda yang didukung oleh pihak KARINA melalui Marunda Urban Resilience in Action (MURIA).
