Jakarta, 12 Juli 2018
Biro KDH & KLN mengadakan pertemuan sosialisasi terkait pengembangan sistem knowledge repository kerjasama luar negeri. Pertemuan ini bertujuan untuk sosialisasi serta meminta masukan dan saran dari pada undangan terkait pengembangan sistem tersebut. Pihak-pihak yang hadir dalam pertemuan tersebut antara lain Biro KDH & KLN, Tim Sekretariat Jakarta Berketahanan, perwakilan organisasi internasional, perwakilan Biro PKLH, perwakilan Diskominfotik, perwakilan UCLG ASPAC, perwakilan bagian PTPD, serta perwakilan Dinas LH.
Latar belakang dikembangkannya sistem tersebut adalah adanya hambatan dalam pengkolektifan data dan dokumen terkait kerjasama luar negeri yang dilakukan oleh Pemprov Jakarta, serta adanya instruksi dari Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta untuk menindaklanjuti kerjasama luar negeri termasuk evaluasi kebermanfaatan yang dihasilkan dari adanya kerjasama luar negeri. Sehingga untuk mengatasi permasalahan tersebut dikembangkanlah sistem informasi berbasis web Knowledge Repository kerjasama luar negeri.
Sistem ini bertujuan untuk menghimpun berbagai dokumen, data, serta informasi kerjasama luar negeri yang dilakukan oleh OPD terkait agar dapat dikolektifkan dengan baik serta adanya transfer knowledge yang berjalan dengan baik pula. Disamping itu, sistem ini memiliki fungsi analitik sehingga bisa dilakukan evaluasi pertahun terkait kerjasama luar negeri yang telah dilakukan. Kedepannya sistem ini dapat diakses oleh umum dan juga OPD terkait. Untuk umum, hal yang bisa diakses hanya data atau dokumen tertentu, sementara OPD terkait akan mendapatkan user id untuk bisa melihat, mengakses dokumen-dokumen resmi, serta memasukkan dokumen maupun data terkait kerjasama luar negeri. Namun jika publik menginginkan akses terhadap suatu dokumen, dapat mengajukan permintaan dokumen. Permintaan tersebut akan di verifikasi oleh operator website untuk diperbolehkan atau tidak. Sistem website ini masih dalam proses pengembangan, sehingga masih dilakukan beberapa perubahan untuk dilakukan penyempurnaan sistem.
Diharapkan dengan adanya sistem ini, informasi mengenai kerjasama yang dilakukan oleh Pemprov DKI Jakarta dapat dipublikasikan dengan baik, dokumen dan data kerjasama dapat didokumentasikan dengan baik, serta dapat dilakukan evaluasi kebermanfaatan kerjasama luar negeri.
