Jakarta, 26 Oktober 2018
Sekretariat Jakarta Berketahanan bersama Mitra Penyusunan Strategis/Strategy Partner (SP) (PT. Jakarta Konsultindo dan Ruang Waktu) melakukan diskusi bersama dengan Bidang Perencanaan Pengembangan dan Pemantauan Pembangunan (PPPP) Bappeda Provinsi DKI Jakarta untuk memulai proses Penyelarasan Program Jakarta Berketahanan.
Pertemuan ini merupakan tindak lanjut dari beberapa kegiatan Tahap II Program Jakarta Berketahanan yang sudah dilaksanakan, yaitu: (i) Sesi Kerja Status Ketahanan Kota (23 Agustus 2018); (ii) Sesi Kerja Visi, Misi, dan Program (19 September 2018); (iii) Lokakarya Perdana Program Prioritas (26 September 2018); dan (iv) Lokakarya Peluang Mewujudkan Jakarta Berketahanan (25 Oktober 2018).
Pertemuan ini bertujuan untuk melakukan validasi terkait tagging program/kegiatan prioritas DKI Jakarta (hasil dan keluaran dari rangkaian kegiatan Tahap II Program Jakarta Berketahanan) yang telah diselaraskan dengan 60 Kegiatan Strategis Daerah (KSD) Provinsi DKI Jakarta.
Sekretariat Jakarta Berketahanan dan Mitra Penyusunan Strategis/Strategy Partner (SP) (PT. Jakarta Konsultindo dan Ruang Waktu) menjelaskan bahwa telah ditemukenali (i) peta tantangan system di DKI Jakarta, dan (ii) skenario masa depan DKI Jakarta beserta daftar peluang yang dapat dikembangkan untuk mewujudkan Jakarta yang berketahanan.
Dalam pertemuan ini, Bidang PPPP Bappeda Provinsi DKI Jakarta menjelaskan bahwa keluaran dari rangkaian kegiatan Tahap II Program Jakarta Berketahanan ini dapat mendukung perkembangan Jakarta ke arah yang lebih baik dan perlu untuk diinternalisasikan ke dalam dokumen perencanaan pemerintah.
Meskipun begitu, Sekretariat Jakarta Berketahanan perlu untuk menyesuaikan nomenklatur usulan program/kegiatan prioritas DKI Jakarta yang telah di-tagging dengan nomenklatur yang dimiliki oleh Dokumen Perencanaan Provinsi DKI Jakarta.
Bidang PPPP Bappeda Provinsi DKI Jakarta juga menyarankan agar Sekretariat Jakarta Berketahanan juga melakukan roadshow ke 4 (empat) bidang Bappeda Provinsi DKI Jakarta (Bidang Pemerintahan, Bidang Ekonomi, Bidang SPKLH, dan Bidang PPPP) untuk proses tagging program/kegiatan pada usulan program dan prioritas yang sudah diusulkan pada KUA PPAS 2018.
