Jakarta, CNN Indonesia — Kementerian Perhubungan (Kemenhub) ingin melakukan uji coba skema Buy The Service Bus Rapid Transit (BRT) di tiga kota besar di Indonesia pada 2020. Saat ini, kementerian masih menjalankan kajian awal.
O-Bahn adalah transportasi massal yang menggabungkan konsep Bus Rapid Transit (BRT) dan Light Rapid Transit (LRT). O-Bahn yang berbentuk bus akan beroperasi seperti bus pada umumnya, tetapi pada beberapa rute terdapat jalur khusus.
Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kemenhub Budi Setiyadi menjelaskan kajian wacana bus O-Bahn sejatinya masih dilakukan oleh pihak internal kementerian. Setelah itu baru diajukan ke Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, hingga akhirnya ke Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Kendati begitu, Budi mengatakan kementeriannya belum mengantongi nama tiga kota yang bisa dijadikan titik implementasi bus O-Bahn ke depan.
“Kami belum bicara di kota mana cocoknya, berapa anggarannya pastinya, belum ke sana,” jelas Budi di kantornya, Jakarta, Selasa (25/6).
Ia mengaku anggaran yang dibutuhkan untuk pembangunan O-Bahn lebih tinggi dari penyelenggaraan sistem bus terpadu biasa, misalnya TransJakarta yang saat ini sudah dimiliki DKI Jakarta. Namun, efektivitasnya jauh lebih tinggi.
Untuk itu, kajian akan terus dimatangkan dengan turut melihat hasil implementasi dari sejumlah negara yang sudah lebih dulu menggunakan O-Bahn. Misalnya, Australia, China, hingga Jerman.
“Kapasitasnya lebih besar dari BRT cuma lebih rendah dari LRT. Makanya kami masih akan melakukan kajian terlebih dahulu,”
tuturnya.
Di sisi lain, pihaknya saat ini juga mengusulkan skema pemberian bantuan bus ke daerah menjadi buy the service. Hal ini lantaran kementerian melihat pengelolaan sistem bus terpadu yang dikelola daerah masih belum optimal akibat perbedaan komitmen dari masing-masing kepala daerah.
“Ada yang dijalankan perusahaan daerah berjalan bagus, seperti Riau, Batam, Semarang, tapi Bogor tidak begitu bagus. Jadi artinya entitas daerah yang dikasih bus kurang bagus, maka kami coba buy the service,” katanya.
Kendati demikian, ia mengaku skema buy the service memungkinkan daerah akan sangat bergantung dengan pemerintah pusat. Padahal, menurutnya, pembangunan sistem transportasi di daerah seharusnya tidak hanya menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), tapi juga APBD.
“Kami belum tahu kurang lebih bagaimana (total kebutuhan anggaran) kalau semua kota mau buy the service. Misalnya tiga kota itu (sekitar) Rp200 miliar dianggarkan, itu cukup tidaknya nanti kami lihat. Tapi semakin banyak kota, semakin bisa sistem ini terpakai,” jelas dia.
Berita ini termuat dalam sumber : https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20190625175556-92-406355/kemenhub-akan-uji-coba-buy-the-service-brt
