Jakarta, 23 Juli 2019.
Workshop Indikator Ketangguhan Kabupaten/Kota Menghadapi Bencana merupakan Kegiatan yang dikepalai oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana dan dibantu Yayasan Karina yang maksud dan tujuan adanya Workshop ini adalah untuk validasi kembali Indikator hasil dari 2 pertemuan sebelumnya yang dilakukan di Kota Balikpapan dan Kota Yogyakarta.
Kegiatan ini juga turut mengundang beberapa pemangku kepentingan seperti: KemenPUPR, Kemendagri, KemenPPN, Kemendes, Kemenper, Kemenkes, BPS, BMKG, KemenKKP, KemenATR/BPN, Kemendikbud, Kemensos, KPPA, KLHK, UNDP-BNPB, Planas PRB, Lingkar, ADPC, APEKSI, APKASI, UCLG-ASPAC, IAP, Praktisi Kebencanaan, Analis PRB BNPB, dan Sekretariat Jakarta Berketahanan.
Kegiatan ini berawal dari komitmen Indonesia dalam menjalankan berbagai pembangunan nasional dengan pembangunan global yaitu SDGs dan komitmen dalam mengurangi Gas Rumah Kaca setelah Perjanjian Paris dilakukan. Komitmen ini semakin jelas saat Indonesia masuk dalam Making Resilience City (MRC) dengan mengadopsi strategi-strategi nya untuk mengimplementasikan Program Kabupaten/Kota Tangguh dalam menghadapi bencana, untuk itu diperlukan adanya alat (tools) dan indikator penilaian yang sama dalam pelaksanaan program tersebut yang selaman ini banyak Kementrian/Lembaga telah menerapkan diberbagai Kabupaten/Kota.
Saat ini BNPB telah membuat indikator dengan 5 tema dari Aspek Perkotaan: Sosial, Ekonomi, Lingkungan, Infrastruktur, dan Tata Kelola. Dijabarkan menjadi 46 Indikator yang merupakan hasil dari 12 Rujukan Indikator dokumen lainnya yang sudah ada lebih dulu dan digunakan di Indonesia, termasuk 71 IKD milik BNPB dan The Rockefeller Foundation sehingga perlu ada konfirmasi atau validasi setiap indikator yang telah dirumuskan.
Aspek perkotaan yang menjadi 5 tema dalam penentuan indikator tersebut dijadikan bahan kelima kelompok diskusi yang dibentuk berdasarkan tamu undangan yang hadir. 46 Indikator tersebut terjadi perubahan setelah proses diskusi selesai dilakukan dengan kiteria yang sebelumnya telah disepakati berdasarkan relevansi dan kontribusi tinggi terhadap ketangguhan kota, ketersediaan data dan memungkinkan untuk updating data, serta pertimbangakan indikator output atau outcome. Dengan mengurutkan indikator utama dan indikator tambahan dengan usulan setiap kelompok kerja 2 indikator utama.
Indikator yang sudah masuk perlu ditambahkan lagi target E Sendai Framework for Disaster Risk Reduction (SFDRR)- UNDRR yang belum masuk kedalam indikator ketangguhan kota dan formulasi indikator harus di uji coba. selanjutnya akan dibahas kembali di Kemendagri untuk membahas draft indikator Ketangguhan Kabupaten/Kota Menghadapi Bencana.
