Pada hari Kamis, 30 Januari 2020, Sekretariat Jakarta Berketahanan berkesempatan untuk mengikuti forum konsultasi publik yang diselenggarakan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebagai wadah bagi para pemangku kepentingan untuk menyalurkan aspirasinya dalam rancangan awal RKPD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2021.
Forum ini memiliki sebuah tema besar, yaitu “Pemantapan Pertumbuhan Berkualitas untuk Stabilitas Pembangunan”. Guna mewujudkan tema besar tersebut, Pemprov DKI Jakarta ingin menciptakan perencanaan yang bersifat kolaboratif, salah satunya dengan menyediakan wadah bagi para pemangku kepentingan dari berbagai tingkat administrative untuk melakukan musyawarah secara online, yang dapat diakses melalui musrenbang.jakarta.go.id serta Dokumen Rancangan Awal RKPD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2021 yang dapat diakses khalayak umum melalui rkpd.jakarta.go.id.
Penyusunan RKPD DKI Jakarta Tahun 2021 dilandaskan oleh enam poin penting, antara lain : peningkatan mutu dan akses pendidikan, pengendalian pencemaran udara, peningkatan kemudahan dalam berusaha melalui pelayanan online, penyediaan perumahan yang terjangkau, pembangunan transportasi, dan pengentasan kemiskinan.
Setelah dilakukan acara seremonial sebagai pembuka Forum Konsultasi Publik ini, acara dilanjutkan dengan sesi sidang kelompok yang dibagi menjadi empat bidang, yaitu bidang pemerintahan, perekonomian, kesra, dan SPKLH. Pada sesi ini, Jakarta Berketahanan berkesempatan untuk mengikuti sidang kelompok di bidang SPKLH. Terdapat beberapa pemangku kepentingan yang terlibat dalam forum konsultasi publik ini, meliputi : kelompok masyarakat, SKPD terkait, lembaga swasta / NGO, serta para akademisi.
Sebagai pembuka pada sidang kelompok di bidang SPKLH, dilakukan pemaparan oleh perwakilan dari bidang SPKLH terkait progress Kerja Strategis Daerah (KSD) yang berkaitan dengan SPKLH. Adapun beberapa poin penting yang mengemuka pada pemaparan progress KSD tersebut adalah sebagai berikut.
- Kepulauan Seribu dijadikan sebagai wilayah yang diprioritaskan untuk ditingkatkan pelayanan air bersihnya, yaitu yang awalnya hanya terlayani sekitar 60,99% nantinya akan ditargetkan menjadi 79,61% pada tahun 2022. Salah satu upaya untuk meningkatkan layanan air bersih di Kepulauan Seribu adalah dengan menerapkan sistem water recycle yang merupakan kerjasama antara PDAM dan DSDA
- Begitu halnya dengan pengolaan air limbah, di Kepulauan Seribu akan dibangun SPALD yang berbentuk perpipaan dan bersifat komunal, serta revitalisasi tangki septik di 1000 titik. Dengan upaya ini, diharapkan aka nada peningkatan pengelolaan air limbah dari 14,33% menjadi 26,44% pada tahun 2022.
- Untuk mengendalikan banjir, akan digencarkan proses naturalisasi sebagai upaya untuk meningkatakan kapasitas badan air yang ada dan perlu dibangun area yang diperuntukkan untuk resapain air seperti waduk / situ / embung sehingga air tidak langsung mengalir ke muara
- Guna mewujudkan hunian yang terjangkau, kedepannya akan diterapkan penyediaan perumahan melalui skema pendanaan uang muka nol rupiah (Dp 0 Rupiah) dengan mengoptimalkan lokasi perumahan yang berada di selain bagian selatan Jakarta
- Dari aspek pengelolaan sampah, kini sedang direncanakan pembangunan Intermediate Treatment Facilities (ITF) di beberapa zona yang tersebar di DKI Jakarta serta pengoptimalan TPST Bantar Gebang, sehingga nantinya ditargetkan sebesar 50% dari total muatan sampah di DKI Jakarta tidak akan dilimpahkan ke TPA Bantar Gebang. Selain pengelolaan sampah, pengurangan sampah dari sumber juga akan diupayakan melalui pemanfaatan bank sampah, komposting, serta TPS 3R di level komunitas
- Konsep Taman Maju Bersama (TMB) akan diberlakukan sebagai wadah penyediaan RTH yang berlokasi di kawasan permukiman dan mengedepankan partisipasi masyarakat
- Peningkatan kualitas kawasan permukiman & masyarakat nantinya akan dilakukan melalui program Community Action Plan – Collaborative Implementation Program (CAP-CIP), pembangunan rumah susun, serta pembangunan kampung prioritas
- Pengendalian pencemaran udara serta mitigasi dan adaptasi bencana iklim akan melibatkan berbagai pemangku kepentingan yang berasal dari berbagai SPKD terkait yang lebih memfokuskan pada upaya pengurasan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) serta pengimplementasian Bangunan Gedung Hijau (BGH)
- Kualitas fasilitas pedestrian akan ditingkatkan melalui konsep “complete street” berupa pembangunan jalan dan trotoar beserta kelengkapannya yang tersebar di beberapa titik yang telah ditetapkan lokasinya sesuai dengan KSD Dinas TA 2020
Setelah dilakukan pemaparan terkait progress upaya yang telah dan akan dilakukan untuk mewujudkan KSD Bidang SPKLH di Provinsi DKI Jakarta, sidang kelompok dilanjutkan dengan sesi tanya jawab yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan, mulai dari masyarakat umum, perwakilan dari SKPD terkait, serta para ahli di bidang tata ruang dan lingkungan hidup. Adapun beberapa poin penting yang mengemuka pada sesi tanya jawab tersebut adalah sebagai berikut.
- Rumah tangga merupakan penghasil sampah terbesar, sehingga kedepannya pengelolaan sampah di tingkat komunitas perlu lebih ditingkatkan lagi. Beberapa upaya yang kedepannya akan dilakukan DLH adalah dengan menyediakan tiga hingga lima unit TPS 3R dalam satu kelurahan dan tidak dikenakannya retribusi sampah bagi rumah tangga karena yang terpenting dalam pengelolaan sampah adalah menanganinya dari sumber
- Terdapat keluhan terkait pool Bus Transjakarta di daerah Pesing yang kerap mengalami kebanjiran saat hujan besar mengguyur, dikarenakan lokasinya yang dekat dengan kawasan permukiman dan terletak di pinggir sungai, sehingga saat banjir melanda, pool dipenuhi dengan para pengungsi dari kawasan permukiman sekitar. Oleh karena itu, kedepannya disarankan bagi pihak Transjakarta untuk membangun sumur resapan sendiri yang operasional teknisnya nantinya akan ditangani oleh DLH atau berkoordinasi dengan DSDA untuk memasang pompa air
- Guna mengoptimalisasi sisa penggunaan air wudhu di masjid warga, kedepannya ada kemungkinan bagi DSDA untuk mengolah sisa air wudhu tersebu melalui proses reuse pada sisa air wudhu tersebut yang nantinya akan digunakan untuk kebutuhan seperti menyiram tanaman, sehingga dapat ikut serta mewujudkan zero run-off
- Di beberapa lahan permukiman warga, masih terdapat masalah berupa peruntukkan lahan yang tidak jelas sehingga membuat sulitnya proyek pemda yang masuk akibat tidak ada kejelasan terkait legalitas lahan tersebut. Oleh karena itu, perlu dilakukan upaya pendataan terkait wilayah-wilayah yang mengalami perubahan zonasi oleh Dinas Citata yang telah disesuaikan dengan revisi pada RDTR terkait. Selain itu, zoning board juga dapat menjadi salah satu solusi untuk mengatasi permasalahan peruntukkan lahan melalui pembuatan sebuah board independen yang dikhususkan untuk mengurus zonasi, sehingga tidak semua masalah zonasi dilimpahkan pada DInas Citata
- Terkait permasalahan banjir, perlu adanya peningkatan kuantitas tangkapan air seperti situ / waduk / embung, khususnya di bagian selatan Jakarta dan pembuatan danau retensi di bagian utara Jakarta. Selain itu, pengimplementasian teknologi modern seperti penginjeksi air ke aquiver dalam dirasa perlu dilakukan di Jakarta mengingat intensitas banjir yang sudah cukup parah
- Masterplan pembangunan RTH kini tengah diupayakan oleh Dinas Kehutanan Provinsi DKI Jakarta, tetapi terdapat kendala terkait pengidentifikasian jenis RTH yang sudah ada saat ini. Selain itu, dalam mengidentifikasi suatu RTH, tidak bisa hanya dilakukan identifikasi berdasarkan luasnya saja yang diambil dari citra satelit, karena tidak semua Ruang Hijau (RH) dapat diklasifikasikan sebagai RTH. Diperlukan pendalaman lebih lanjut terkait beberapa kriteria seperti kuantitas dan jenis dari pohon atau tanaman yang ada di Ruang Hijau tersebut. Greenspace Index Jakarta dapat dijadikan suatu media untuk menganalisis RTH yang tidak hanya terdapat di daratan, tetapi juga yang bersifat rooftop garden atau vertical garden
Sejauh ini, berbagai upaya telah dilakukan oleh Pemprov DKI Jakarta dalam merealisasikan Rancangan Awal RKPD Tahun 2021, yaitu dengan membuat target yang akan diwujudkan melalui beberapa KSD di bidang SPKLH serta melibatkan berbagai pemangku kepentingan untuk ikut serta dalam penyempurnaan Rancangan Awal RKPD Tahun 2021.
Beberapa cara yang telah digiatkan pemerintah untuk meningkatkan partisipasi publik adalah dengan menyediakan sebuah platform yang dapat diakses secara online oleh pihak yang bersangkutan dalam penyusunan RKPD tersebut melalui situs musrenbang.jakarta.go.id serta rkpd.jakarta.go.id untuk mempelajari lebih lanjut tentang Rancangan Awal RKPD Tahun 2021
Kedepannya, perlu ada kolaborasi antar pemangku kepentingan terkait, baik sektor privat maupun publik, sehingga dapat dilakukan pembagian tupoksi antar pemangku kepentingan tersebut dan menciptakan kinerja yang lebih efisien dan efektif dalam melayani masyarakat luas.
Berdasarkan mekanisme penyusunan RKPD Tahun 2021, forum konsultasi publik merupakan tahapan ke-5 dari total 19 tahap yang harus dilalui untuk menghasilkan RKPD Tahun 2021 yang bersifat final. Tahapan yang akan dilakukan setelah konsultasi publik adalah penyempurnaan ranwal RKPD yang bersifat teknokratis dan kemungkinan akan diadakan pada minggu kedua di bulan Februari ini.
