JAKARTA – Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mempercepat transformasi pengelolaan sampah dengan memperkuat kapasitas pengolahan di dalam kota, lebih dekat dengan sumber timbulan. Upaya tersebut ditandai dengan kunjungan Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, ke TPS 3R Menteng Atas, Jakarta Selatan, Kamis (30/7), guna memastikan kesiapan fasilitas menjelang implementasi Roadmap Pengelolaan Sampah DKI Jakarta pada 1 Agustus 2026.
Optimalisasi TPS 3R Menteng Atas menjadi bagian dari perubahan mendasar sistem pengelolaan sampah Jakarta, dari pola kumpul, angkut, dan buang menuju pengurangan, pemilahan, pengolahan, serta pemanfaatan kembali sampah sejak dari sumber.
Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, mengatakan penguatan fasilitas pengolahan di dalam kota diperlukan agar semakin banyak sampah dapat ditangani sebelum dikirim ke TPST Bantargebang.
“Transformasi pengelolaan sampah harus dimulai dari sumber dan didukung fasilitas pengolahan yang memadai di dalam kota. Sampah yang masih dapat diolah dan dimanfaatkan tidak seharusnya seluruhnya berakhir di Bantargebang,” ujar Pramono.
TPS 3R Menteng Atas, yang dikelola melalui kerja sama dengan PT Morego Metro, akan dioptimalkan untuk mengolah sampah perkotaan yang berasal dari masyarakat serta sektor hotel, restoran, dan kafe atau HOREKA. Salah satu hasil pengolahannya berupa Refuse Derived Fuel (RDF), yang dapat dimanfaatkan sebagai bahan bakar alternatif bagi industri.
Menurut Pramono, pengolahan sampah menjadi RDF memberikan manfaat ganda, yakni mengurangi volume sampah yang dikirim ke TPST Bantargebang sekaligus meningkatkan nilai guna material yang sebelumnya tidak termanfaatkan.
“Yang sedang kita bangun bukan sekadar fasilitas pengolahan, melainkan sistem baru yang lebih efisien dan berkelanjutan. Semakin banyak sampah yang dapat diolah di Jakarta, semakin ringan beban Bantargebang dan semakin baik pula pelayanan kebersihan bagi warga,” katanya.
Selain TPS 3R Menteng Atas, Pemprov DKI Jakarta juga akan mengoptimalkan puluhan TPS 3R lainnya yang tersebar di berbagai wilayah. Optimalisasi dilakukan secara bertahap dengan mempertimbangkan kapasitas, kesiapan peralatan, karakteristik sampah, serta kebutuhan pelayanan di masing-masing wilayah.
Kepala Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta, Dudi Gardesi Asikin, menjelaskan bahwa penguatan TPS 3R tidak hanya dilakukan melalui peningkatan kapasitas mesin, tetapi juga pembenahan pola operasional, pengaturan pasokan sampah, penguatan sumber daya manusia, serta perluasan kolaborasi dengan dunia usaha dan pengelola kawasan.
“Setiap TPS 3R memiliki kondisi dan kapasitas yang berbeda. Karena itu, optimalisasi dilakukan secara terukur agar seluruh fasilitas benar-benar berfungsi sebagai tempat pengolahan sampah, bukan sekadar lokasi pemindahan atau penampungan sementara,” ujar Dudi.
Penguatan jaringan TPS 3R tersebut akan diselaraskan dengan Gerakan Pemilahan dan Pengolahan Sampah dari Sumber. Masyarakat, pengelola kawasan, perusahaan, pusat perbelanjaan, serta sektor HOREKA didorong untuk mengurangi, memilah, dan mengolah sampah yang mereka hasilkan sesuai tanggung jawab masing-masing.
“Pemerintah menyiapkan sistem dan fasilitas pendukung. Namun, keberhasilan transformasi ini juga sangat bergantung pada keterlibatan dan kedisiplinan seluruh pihak dalam mengurangi serta memilah sampah sejak dari sumber,” jelas Dudi.
Implementasi Roadmap Pengelolaan Sampah pada 1 Agustus 2026 menjadi momentum bagi Pemprov DKI Jakarta untuk mempercepat pembenahan pengelolaan sampah secara menyeluruh. Transformasi dilakukan mulai dari pengurangan dan pemilahan di sumber, penguatan fasilitas pengolahan di dalam kota, hingga pembenahan TPST Bantargebang dari praktik open dumping menuju sistem pengelolaan yang lebih terkendali.
Melalui langkah tersebut, Pemprov DKI Jakarta berupaya menghadirkan sistem pengelolaan sampah yang lebih modern, terukur, dan berkelanjutan, sekaligus mewujudkan lingkungan Jakarta yang lebih bersih, sehat, dan nyaman bagi seluruh warga.