JAKARTA – Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terus memperkuat pengelolaan sampah dari sumber melalui kolaborasi pemerintah, masyarakat, dunia usaha, komunitas, dan perguruan tinggi. Pendekatan ini mendorong pengelolaan sampah tidak hanya bertumpu pada APBD, tetapi juga diperkuat melalui partisipasi dan kontribusi berbagai pemangku kepentingan.
Salah satu model tersebut dikembangkan di RW 06 Srengseng Sawah, Jagakarsa, Jakarta Selatan. Pengelolaan sampah dari sumber di wilayah ini telah berjalan sejak Instruksi Gubernur Nomor 5 Tahun 2026 tentang Gerakan Pemilahan dan Pengolahan Sampah dari Sumber dicanangkan. Melalui pilot project ini, praktik yang sudah berjalan diperkuat menjadi sistem pilah–angkut–olah yang lebih terintegrasi.
Penguatan dilakukan melalui Kolaborasi Sosial Berskala Besar (KSBB) Lingkungan Hidup Klaster Persampahan, dengan dukungan mitra berupa sarana, edukasi, pendampingan, dan penguatan sistem pengelolaan. Lebih dari 400 rumah menjadi sasaran pendampingan secara door to door.
Kepala Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta, Dudi Gardesi, mengatakan kolaborasi menjadi salah satu kunci mempercepat transformasi pengelolaan sampah dari pola kumpul–angkut–buang menuju pengelolaan yang dimulai dari sumber.
“Pengelolaan sampah tidak mungkin hanya dikerjakan pemerintah sendiri dan tidak harus seluruhnya bertumpu pada APBD. Pemerintah menyiapkan arah kebijakan dan sistem, masyarakat berperan dari sumber, sementara dunia usaha, komunitas, dan perguruan tinggi dapat memberikan dukungan sesuai kapasitas masing-masing,” ujar Dudi.
Menurut Dudi, dukungan mitra, termasuk melalui program CSR, dapat menjadi pengungkit untuk memperluas praktik baik yang telah tumbuh di masyarakat. “Di Srengseng Sawah kita tidak memulai dari nol. Warganya sudah bergerak sejak kebijakan pemilahan dari sumber dijalankan. Sekarang praktik itu kita perkuat dan kita dorong menjadi model yang lebih konsisten serta dapat dipelajari wilayah lain,” jelasnya.
Wakil Kepala Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta, Purwanti Suryandari, menjelaskan penguatan di RW 06 diarahkan agar pemilahan yang dilakukan warga tersambung dengan sistem pengumpulan, pengangkutan, dan pengolahan.
“Yang kita perkuat adalah seluruh rantainya. Warga memilah dari rumah, sampah dikumpulkan secara terpisah, diangkut secara terpilah, kemudian diarahkan ke fasilitas pengolahan sesuai jenisnya. Jadi, yang dibangun bukan hanya perilaku memilah, tetapi sistemnya,” ujar Purwanti.
Pendampingan dilakukan di RT 02, RT 03, RT 06, dan RT 11. Warga mendapatkan edukasi sekaligus sarana untuk memisahkan sampah organik dan anorganik sejak dari rumah. Sampah organik, terutama sisa makanan, kemudian dikumpulkan dan diangkut secara terpisah menuju fasilitas pengolahan agar tidak kembali tercampur.
“Pemilahan adalah pintu masuk. Setelah warga memilah, proses berikutnya juga harus dijaga agar berjalan benar. Karena itu, dukungan mitra penting, baik dalam penyediaan sarana, edukasi, maupun penguatan sistem operasional,” kata Purwanti.
Sistem tersebut juga dikembangkan melalui pendekatan co-design, dengan melibatkan warga, pemerintah, mitra swasta, komunitas, dan perguruan tinggi dalam merancang pola pengelolaan yang sesuai kondisi setempat. Dengan demikian, dukungan mitra tidak sekadar berupa bantuan sarana, tetapi menjadi bagian dari sistem yang dibutuhkan masyarakat.
“Kolaborasi yang kita dorong bukan sekadar memberikan bantuan. Yang lebih penting adalah bagaimana dukungan itu memperkuat sistem yang sudah ada dan membuat masyarakat semakin mampu mengelola sampah secara mandiri dan berkelanjutan,” jelas Purwanti.
Sementara itu, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Kota Administrasi Jakarta Selatan, Iwan Santoso, mengatakan pemilahan sampah dari sumber terus diperluas. Saat ini, sekitar 21.000 rumah di Jakarta Selatan telah menjalankan pemilahan, didukung sarana pengolahan organik seperti biopori jumbo dan teba modern.
“Pendampingan langsung dari rumah ke rumah membuat masyarakat tidak hanya memahami, tetapi juga mempraktikkan pemilahan. Ketika pemerintah, warga, dan mitra bergerak bersama, sistem pengelolaan sampah akan semakin kuat dan manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh lingkungan,” ungkap Iwan.
Melalui penguatan model di RW 06 Srengseng Sawah, Pemprov DKI Jakarta mendorong transformasi pengelolaan sampah melalui kolaborasi lintas pihak, bukan semata-mata melalui belanja pemerintah. Praktik yang telah berjalan diperkuat dengan dukungan mitra agar seluruh rantai pilah–angkut–olah berjalan konsisten, berkelanjutan, dan dapat direplikasi di wilayah lain.