JAKARTA -- Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bekerja sama dengan United Cities and Local Governments Asia Pacific (UCLG ASPAC) menyelenggarakan Lokakarya Nasional Global Covenant of Mayors for Climate and Energy (GCoM) di Indonesia yang bertujuan untuk memberikan panduan kepada pemerintah daerah di Indonesia dalam mengakses dan memanfaatkan pendanaan iklim alternatif untuk berbagai proyek prioritas pembangunan berketahanan iklim. Kegiatan ini didanai sepenuhnya oleh Uni Eropa melalui GCoM Asia Project. Lokakarya ini berfokus pada tema "Moving Towards Implementation: Alternative Opportunities for City-level Climate Actions" untuk mendukung komitmen Pemerintah Indonesia terkait Paris Agreement untuk mengurangi emisi Gas Rumah Kaca (GRK) sebesar 31,89% dengan usaha sendiri dan 43,2% dengan dukungan internasional pada tahun 2030. Kepala Biro Kerja Sama Daerah Setda Provinsi DKI Jakarta, Marulina Dewi Mutiara, membuka acara lokakarya dengan menekankan bahwa Pemprov DKI Jakarta berkomitmen untuk menurunkan emisi Gas Rumah Kaca sebesar 30% dan secara ambisius sebesar 50% di tahun 2030 dan nol emisi di 2050. “Di tahun 2021, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah menerbitkan Peraturan Gubernur No. 90/2021 tentang Rencana Pembangunan Rendah Karbon Daerah yang Berketahanan Iklim yang mengatur berbagai upaya untuk mengurangi emisi karbon di Jakarta, termasuk membangun transportasi publik yang terintegrasi dan juga bekerja sama dengan pihak-pihak lain dalam program maupun pendanaan.” Meskipun demikian, tetap diperlukan upaya lainnya yang lebih optimal untuk mencapai net zero emission pada tahun 2050, yang mendukung berbagai upaya untuk melawan dampak perubahan iklim, dalam hal ini juga mengajak rekan-rekan sesama Pemerintah Daerah untuk melaksanakan aksi kolektif untuk mencapai Pembangunan rendah karbon dan berketahanan iklim” tambahnya. Jakarta pernah mendapatkan penghargaan 2021 Sustainable Transport Award untuk program yang sangat ambisius dalam mengintegrasikan transportasi publik oleh Institute for Transportation Development Policy (ITDP). Jakarta menjadi kota pertama di Asia Tenggara yang meraih penghargaan tersebut. Ia juga menjelaskan bahwa DKI Jakarta akan berfokus pada lima (5) aksi utama: (i) Efisiensi Energi; (ii) Energi Baru Terbarukan (EBT), (iii) penggantian bahan bakar ramah lingkungan, (iv) peralihan menuju dominasi penggunaan transportasi publik; dan (v) pengarusutamaan pejalan kaki dan pesepeda.  Melalui berbagai aksi tersebut, Pemprov DKI Jakarta juga berkomitmen untuk berkontribusi terhadap Enhanced Nationally Determined Contributions (E-NDC) Indonesia yang mencakup target penurunan emisi sebesar 31,89% dengan usaha sendiri dan 43,2% dengan dukungan internasional pada tahun 2030. Kepala Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta, Asep Kuswanto, mengatakan bahwa Jakarta berkomitmen dalam pengendalian perubahan iklim dan berkontribusi dalam perjanjian paris dan Enhanced NDC. "Melalui rencana aksi iklim baik mitigasi maupun adaptasi perubahan iklim dan penetapan target reduksi emisi GRK  sebesar 30% dan secara ambisius sebesar 50% pada tahun 2030 serta net zero emission pada tahun 2050 yang tertuang dalam Peraturan Gubernur nomor 90 tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Rendah Karbon Daerah Yang Berketahanan Iklim," kata Asep. Sementara itu, Team Leader GCoM Asia Project, Asih Budiati, mengungkapkan saat ini kota-kota di Indonesia perlu diakselerasi dalam merespons perubahan iklim. "Kita jadikan beberapa kota di Indonesia menjadi percontohan bagi kota lain. Kita pilih kota-kota itu untuk membuat target menurunkan emisi kota itu berapa, dan bagaimana caranya," ungkap Asih. Selanjutnya, GcoM Asia juga sedang membantu Pemprov DKI Jakarta untuk menerapkan integrated waste management. "Sebagai kota besar, Jakarta bisa jadi contoh di indonesia dalam menerapkan manajemen pengolahan sampah terintegrasi dalam menghadapi perubahan iklim," tutup Asih. Sekretaris Jenderal UCLG ASPAC, Bernadia Irawati Tjandradewi, menjelaskan dalam sambutannya bahwa “Sudah saatnya bagi pemerintah daerah untuk bergerak menuju implementasi dan melaksanakan rencana aksi iklim yang telah disusun. UCLG ASPAC, sebagai asosiasi pemerintah daerah se-Asia Pasifik, berkomitmen penuh untuk mendukung perkembangan perkotaan ke arah yang lebih baik, termasuk dalam upaya untuk menjadikan kota lebih berketahanan iklim dan menuju net-zero emissions melalui platform untuk berbagi pengalaman, meningkatkan kapasitas, dan jejaring antar pemerintah daerah”. Para Walikota dan Bupati dari kota percontohan GCoM SEA (Pontianak, Medan, Tangerang, dan Minahasa Utara) juga turut hadir untuk memaparkan Rencana Aksi Iklim (Climate Action Plan/CAP) yang disusun melalui program GCoM ini. Selain itu, lokakarya ini turut menghadirkan 24 Kota dan Kabupaten di Indonesia untuk berdisuksi dengan para pemangku kepentingan dan ahli di bidang pendanaan iklim yang akan memberikan kesempatan bagi peserta untuk berjejaring dan berbagi praktik unggulan. Lokakarya juga menampilkan sesi presentasi kelompok yang mempresentasikan hasil utama dari diskusi terkait pendanaan iklim. Lokakarya ini juga menghadirkan sesi dialog dengan kementerian dan lembaga tingkat nasional terkait (Bappenas, KLHK, Kemenkeu, BKF, BPDLH) yang memungkinkan peserta untuk membahas kebutuhan serta akses pendanaan iklim alternatif di level Pemerintah Daerah. Turut hadir bebrapa pemangku kepentingan dari pihak Asosiasi (UCLG ASPAC, IAP), Mitra Pembangunan (CDP, UNCDF, ICLEI, C40, DAI), Swasta (PT SMI), serta para ahli dan praktisi dari luar negeri (Kamboja, Malaysia, Swiss, Thailand, Vietnam) untuk memberikan perspektif lain dari pemangku kepentingan non-pemerintah dalam lokakarya.