Berdasarkan Peraturan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 121 Tahun 2020, Tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

1. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang selanjutnya disingkat SAKIP adalah rangkaian sistematik dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.
2. Indikator Kinerja adalah ukuran keberhasilan yang akan dicapai dari kinerja program dan kegiatan yang telah direncanakan.
3. Indikator Kinerja Utama adalah ukuran keberhasilan organisasi/ unit/ pegawai dalam mencapai sasaran sebagai penjabaran tugas dan fungsi organisasi/unit/pegawai.
4. Perjanjian Kinerja adalah lembar/ dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja utama.
5. Perencanaan Kinerja adalah merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana stratejik, yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan.
6. Pengukuran Kinerja adalah proses pengumpulan, analisis, dan/ atau pelaporan informasi mengenai kinerja organisasi dalam proses ini, organisasi menetapkan parameter hasil untuk dicapai oleh program, investasi, dan akuisisi yang dilakukan.
7. Laporan Kinerja adalah ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang evaluasi dan analisa capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
8. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah PNS yang bertugas pada PD/UKPD atau yang ditugaskan Gubernur di luar PD/UKPD