Menindaklanjuti amanat Undang-undang Nomor 10 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Nomor 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-undang, yang salah satu amanatnya adalah dilaksanakan pemilu kepala daerah serentak secara nasional pada Tahun 2024 maka telah ditetapkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2022. Instruksi Menteri Dalam Negeri ini menginstruksikan kepada Gubernur yang masa jabatannya berakhir Tahun 2022 agar menyusun Dokumen Perencanaan Pembangunan Menengah Daerah Tahun 2023-2026 yang selanjutanya disebut sebagai Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Tahun 2023-2026, serta memerintahkan kepada seluruh Kepala Perangkat Daerah (PD) utuk menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) Provinsi Tahun 2023-2026. Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023-2026 dan Renstra PD Tahun 2023-2026 ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.

Dinas Lingkungan Hidup sebagai Perangkat Daerah menyusun Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023-2026 dengan memperhatikan tujuan, sasaran Rencana Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023-2026 dan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat yang menjadi kewenangan daerah berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki Dinas Lingkungan Hidup. Renstra ini yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan Rencana Kerja Tahun 2023 dan selanjutnya sampai ditetapkannya Gubernur terpilih.